Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, menilai jika Yasonna tak mengundurkan diri dari jabatannya, maka setidaknya Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerjanya.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 09 September 2021 - 16:36 WIB
WowKeren - Tragedi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan puluhan napi kini tengah mendapat banyak sorotan. Salah satu aspek yang turut disorot adalah kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Menurut anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, Yasonna layak mengundurkan diri dari jabatannya. Jika tidak, Presiden Joko Widodo setidaknya diminta untuk mengevaluasi Yasonna.
"Kalau dia (Yasonna) tidak mundur, saya kira Presiden Jokowi harus mengevaluasi. Saya kira sudah cukuplah Yasonna, saya kira sudah tidak ada parpol yang harus diobok-obok dan saya kira sudah perlu dievaluasi," tutur Sudding pada Kamis (9/9).
Lebih lanjut, Sudding menilai ada banyak hal yang harus diperbaiki di Kemenkumham seperti isu lapas hingga masalah imigrasi. Menurutnya, hal tersebut sudah sering disuarakan oleh Komisi III DPR RI dalam raker bersama Kemenkumham.
"Tapi kalau melihat kinerja Pak Yasonna mengobok-obok parpol, politik bolehlah. Kalau mengobok- obok parpol sesuai keinginan pemerintah bolehlah. Kalau itu tentu menjadi prestasi, tapi kalau di luar itu sama sekali tidak ada (prestasi)," tutur Sudding.
Selain itu, Sudding juga menilai bahwa kondisi narapidana di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut politisi PAN tersebut, para korban kebakaran memiliki hak yang harus diperhatikan meskipun mereka berstatus sebagai narapidana.
"Dan itu dari dulu kita (suarakan) tapi tidak ada kemajuan. Barangkali Yasonna ini ditugaskan hanya untuk mengobok-obok parpol sehingga hal-hal lain dia kesampingkan begitu saja," ujarnya.
Oleh sebab itu, Sudding meminta Yasonna mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral atas tewasnya 44 napi dalam tragedi kebakaran lapas tersebut. Diketahui, korban jiwa kebakaran bertambah usai tiga orang korban luka yang sempat dirawat akhirnya meninggal dunia.
"Kalau dia (Yasonna) punya moral, dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 44 orang," pungkasnya. "Jadi bukan lagi tanggung jawab itu diserahkan ke kalapas atau dirjen, tapi dia sebagai pengambil kebijakan harus bertanggung jawab penuh."
(wk/Bert)
