PM Vanuatu kembali menyinggung soal isu HAM Papua di Sidang PBB. Diplomat Indonesia yang turut hadir dalam forum tersebut pun mengklarifikasi tudingan pelanggaran HAM yang disebutkan Vanuatu.
- Elvariza Opita
- Senin, 27 September 2021 - 18:32 WIB
WowKeren - Republik Vanuatu kembali membawa isu HAM Papua di Sidang Umum PBB pada Minggu (26/9). Adalah Perdana Menteri Bob Loughman yang menyuarakan topik tersebut, sebagaimana pernah disampaikannya pula pada 2020 lalu.
Loughman menyebut penduduk Papua Barat terus merasakan penderitaan akibat pelanggaran di wilayahnya. Karena itulah Loughman berharap Dewan HAM PBB agar segera mengunjungi Papua Barat secara langsung.
"Forum Pacific dan para Pemimpin ACB meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua Barat," tegas Loughman, dikutip dari Kumparan. "Untuk melakukan penilaian secara independen terkait situasi HAM."
Loughman pun berharap PBB bisa menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM ini secara serius serta menanganinya seadil mungkin. Pernyataan Loughman ini pun senada dengan yang disampaikan tahun 2020 lalu, sedangkan pada 2019 Vanuatu menuding Indonesia tak memberi izin Dewan HAM PBB untuk mengunjungi Papua.
Tentu saja narasi Vanuatu ini segera ditanggapi oleh Indonesia yang turut hadir dalam Sidang PBB. Indonesia terkejut lantaran Vanuatu kembali menyampaikan narasi yang sama ketika Indonesia pun sudah berkali-kali menegaskan pernyataan tersebut tidak benar adanya.
Kali ini Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitri, yang menegaskan bahwa tuduhan Vanuatu tersebut tidak benar. "Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik, yang sedihnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa," tutur Sindy.
Menurutnya Vanuatu selalu berusaha memberi kesan kepada internasional bahwa Indonesia tidak peduli dengan isu HAM apalagi di Papua. Namun Indonesia juga menyayangkan Vanuatu yang tidak peduli bagaimana aksi kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua juga menyerang tenaga kesehatan.
"Vanuatu secara sengaja menutup mata," ungkap Sindy. "Ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum."
"Ketika ada sejumlah pekerja konstruksi yang dibunuh secara brutal, mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika para guru dibantai tanpa belas kasihan, mengapa Vanuatu memilih diam?" imbuhnya.
Indonesia pun menegaskan, sikap Vanuatu mempertanyakan status Papua sebenarnya sudah tak perlu lagi diperdebatkan. Hal itu lantaran malah dianggap melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB.
"Indonesia adalah negara pluralistik dengan semangat demokrasi, menghormati penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial," pungkas Sindy. "Dan kami terus berupaya memenuhi komitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM."
(wk/elva)
