Mensos Risma Temukan Ada Keluarga PNS Hingga Menteri Masuk Data Penerima Bansos
Instagram/kemensosri
Nasional

Risma mengaku menemukan ada nama keluarga pegawai negeri sipil (PNS) hingga pejabat negara yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial.

WowKeren - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma mengaku menemukan ada nama keluarga pegawai negeri sipil (PNS) hingga pejabat negara yang masuk dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial.

"Sekarang kita padankan data kependudukan dan juga keluarga, (saat dibenahi) ternyata ada istri yang suaminya itu PNS, bahkan menteri," ungkap Risma dalam konferensi pers pada Senin (27/9). "Karena itu sekarang kita padankan (data) dengan Kartu Keluarga sehingga ketahuan siapa dapat, siapa enggak."

Risma mengungkapkan bahwa keluarga Menteri tersebut belum menerima bantuan dari Kemensos meski masuk dalam DTKS sebagai penerima bansos. Namun Risma tidak mengungkapkan Menteri apa yang ia maksud.

"Pokoknya ketahuan sama kami. Sudah masuk data, tapi belum menerima karena dia enggak mau," tutur mantan Wali Kota Surabaya tersebut.


Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa juga sempat mengungkapkan bahwa ada pejabat eselon I di Kementeriannya yang masuk dalam data penerima bansos. Itu terjadi kala DTKS masih belum dibenahi dan belum dipadankan dengan data Dukcapil.

"Saya bisa sampaikan bahkan eselon I kami di Bappenas itu mendapat bantuan sembako, hebat juga, karena datanya bagus sekali," jelas Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Kemensos telah menghentikan penyaluran bansos tunai alias BST COVID-19. Risma menjelaskan bahwa BST COVID-19 hanya diberikan pada kondisi kedaruratan.

"BST cuma dua bulan. Jadi kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari sampai April, ditambah dua bulan karena PPKM darurat, Mei dan Juni," jelas Risma pada Selasa (21/9) pekan lalu. "Sudah, saya enggak berani. Itu emang BST penyalurannya disebabkan untuk pandemi."

Adapun saat ini, roda perekonomian masyarakat dinilai sudah mulai bergerak meski masih di masa PPKM Level. "Kan, enggak bisa kemudian semuanya (bantuan) dibebankan ke pemerintah. Dulu diberikan dalam rangka keterbatasan gerak karena ada PPKM," ungkap Risma.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts