WowKeren - Pekan Olahraga Nasional (PON) XX bakal diselenggarakan di Papua pada 2 hingga 15 Oktober mendatang. Segala persiapan pun telah dimatangkan, termasuk protokol kesehatan (prokes).

Mengingat PON XX diselenggarakan di tengah pandemi, Epidemiolog mewanti-wanti untuk terapkan prokes secara disiplin dan ketat. Apalagi PON XX bakal menghimpun sekitar 10 ribu orang yang terlibat.

Masdalina Pane selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia mengingatkan agar semua pihak mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 saat PON XX digelar. Ia pun benar-benar menegaskan untuk menaati prokes.

"Selama berlangsungnya PON terjadi interaksi banyak orang sehingga berpotensi meningkatkan jumlah kasus COVID-19," terang Masdalina dalam webinar bertajuk "Jurus Antisipasi Gelombang Ketiga" di Jakarta pada Selasa (28/9).

Berkaca pada beberapa penyelenggaraan pekan olahraga skala internasional seperti Piala Eropa dan Olimpiade Tokyo beberapa waktu lalu, kata Masdalina, kewaspadaan itu harus dilakukan. Dari keduanya, menurutnya, ada imbas kenaikan jumlah kasus COVID-19.

Sebagai informasi, PON XX Papua bakal diselenggarakan di beberapa tempat yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Sebanyak 37 cabang olahraga (cabor) yang bakal dipertandingkan dan diperlombakan dengan melibatkan sekitar 10 ribu atlet serta staf dan ofisial dari 34 provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sonny Harry B. Harmadi mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas tes COVID-19 atau pemeriksaan sampel untuk mengantisipasi potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan pembatasan kapasitas penonton di lokasi pertandingan yakni hanya 25 persen. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Gatot S Dewa Broto.

Selain itu, Sonny mengatakan bahwa pemerintah juga masih terus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah. Kemudian pemerintah juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prokes dengan taat dan disiplin. Lalu juga percepatan vaksinasi COVID-19 guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.