Dalam survei yang dilakukan KawalCOVID-19, Change.org, dan Kata Data pada Agustus 2021, 70 persen responden menolak skema booster vaksin COVID-19 berbayar tersebut.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 01 Oktober 2021 - 17:33 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia disebut tengah menyiapkan regulasi pemberian booster vaksin COVID-19 alias dosis ketiga untuk masyarakat dengan skema berbayar maupun gratis. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya varian baru COVID-19 yang bisa menimbulkan gelombang ketiga pandemi.
"Tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga dan ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin apakah itu 50 atau 60 persen ini akan terus didorong," tutur Airlangga. "Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar."
Skema booster vaksin berbayar ini rupanya mendapat sejumlah penolakan dari masyarakat. Dalam survei yang dilakukan KawalCOVID-19, Change.org, dan Kata Data pada Agustus 2021, 70 persen responden menolak skema booster vaksin berbayar tersebut.
Sebanyak 73,9 persen responden yang menolak skema berbayar ini menilai bahwa vaksin tetap menjadi hak warga negara meski dalam kondisi darurat sekalipun. 67,9 persen yang menolak juga menilai skema berbayar tidak adil bagi orang tidak mampu. Sedangkan 53,5 persen responden yang tidak setuju menilai skema booster vaksin berbayar berpotensi menjadi ladang korupsi.
Menanggapi penolakan tersebut, Kementerian Kesehatan turut memberikan penjelasan terkait rencana booster vaksin untuk masyarakat umum ini. Menurut Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kebijakan pemberian booster vaksin COVID-19 mulai tahun 2022 masih sebatas wacana dan belum diputuskan secara final oleh pemerintah.
"Itu sifatnya masih dinamis dan berkembang kebijakannya ya," jelas Nadia kepada CNN Indonesia.
Menurut Nadia, pihaknya kini masih fokus untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 nasional dosis pertama dan kedua. Pemerintah juga disebutnya tengah fokus mengejar program vaksinasi untuk warga lanjut usia.
Lebih lanjut, Nadia juga menjelaskan bahwa kebijakan booster vaksin COVID-19 ini masih harus menunggu anjuran dari WHO. Mengingat masih banyak negara lain yang memiliki cakupan vaksinasi COVID-19 rendah.
"Kita lihat dulu bagaimana situasi ke depannya juga, dan menunggu rekomendasi dari WHO," pungkasnya.
(wk/Bert)
