Sebelumnya, LBH Jakarta menyerahkan laporan 'Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota' kepada pihak Pemprov DKI Jakarta pada Senin (18/10).
- Bertilia Puteri
- Selasa, 19 Oktober 2021 - 17:15 WIB
WowKeren - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah merilis laporan "Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota". Lantas, bagaimana tanggapan Anies selaku Gubernur DKI Jakarta terkait rapor merah tersebut?
Anies justru menyampaikan terima kasih kepada LBH Jakarta yang telah memberinya rapor merah. Menurut Anies, rapor merah tersebut adalah hasil perhatian untuk kebaikan pembangunan di Ibu Kota.
"Terkait LBH, kami mengucapkan terima kasih banyak," tutur Anies. "Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami, untuk kami terus-menerus melakukan perbaikan."
Lebih lanjut, Anies juga berhatap agar LBH menunjukkan perhatian yang sama untuk Pemprov-Pemprov lainnya. Pasalnya, laporan itu dinilai bisa memicu Pemprov DKI untuk mewujudkan mimpi dalam memajukan kota.
"Karena itu kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan Pemprov DKI, mudah- mudahan perhatian yang sama diberikan untuk seluruh Pemprov di Indonesia," kata Anies.
Sebelumnya, LBH Jakarta menyerahkan rapor merah tersebut kepada pihak Pemprov DKI pada Senin (18/10). Ada 10 masalah yang disoroti LBH dalam masa empat tahun kepemimpinan Anies di Ibu Kota.
Yang pertama adalah buruknya kualitas udara Jakarta yang melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN). Menurut LBH Jakarta, hal itu disebabkan oleh abainya Pemprov DKI untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.
Lalu yang kedua adalah sulitnya akses air bersih karena swastanisasi air di Jakarta. Dan yang ketiga adalah penanganan banjir yang dinilai belum mengakar pada sejumlah penyebab banjir.
Masalah keempat adalah penataan kampung kota yang belum partisipatif, dan yang kelima adalah ketidakseriusan Pemprov DKI dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. Masalah keenam adalah sulitnya memiliki tempat tinggal di Ibu Kota, LBH menyoroti program rumah DP 0 persen terkait isu ini.
Kemudian masalah ketujuh adalah belum adanya intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedelapan adalah penanganan pandemi yang dinilai "setengah hati".
Lalu masalah kesembilan adalah penggusuran paksa yang masih menghantui warga Ibu Kota. Dan yang terakhir adalah isu reklamasi yang terus berlanjut.
(wk/Bert)
