Pada saat Pedoman mulai berlaku, tersangka yang dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, maka penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman ini.
- Bertilia Puteri
- Senin, 08 November 2021 - 14:04 WIB
WowKeren - Jaksa Agung ST Burhanuddin merilis Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman tersebut berlaku sejak 1 November 2021.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Leonard Simanjuntak, menjelaskan maksud Pedoman tersebut adalah untuk menjadi acuan bagi penuntut hukum demi optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Pedoman tersebut diharapkan bisa mengoptimalkan opsi rehabilitasi demi mengurangi isu kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
"Isu overcrowding telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif," papar Leonard pada Senin (8/11).
Leonard pun memaparkan bahwa jaksa pada tahap penuntutan memiliki opsi untuk merehabilitasi pengguna narkotika ketimbang sanksi penjara. Hal ini juga diharapkan dapat memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
"Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif," terangnya. "Dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless crime."
Sebagai informasi, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini terdiri dari sembilan bab. Pada saat Pedoman mulai berlaku, tersangka yang dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, maka penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman ini.
Jaksa Agung sendiri berharap agar pedoman tersebut dilaksanakan penuntut umum dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jaksa Agung juga akan menindak tegas setiap oknum kejaksaan yang mencoba menciderai maksud dan tujuan dikeluarkannya pedoman tersebut.
"Jaksa Agung RI berharap Pedoman No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa agar dilaksanakan oleh penuntut umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkas Leonard.
(wk/Bert)
