Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Polri merupakan kepolisian negara dengan kekuatan terbesar nomor 2 di dunia setelah Tiongkok dengan 450 ribu anggota polisi.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 12 November 2021 - 12:54 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti minimnya anggota wanita di Kepolisian RI alias Polri. Hal ini disampaikan Sri Mulyani kala menghadiri acara The 58th Annual International Association of Women Police (IAWP) Training Conference secara virtual pada Kamis (11/11).
Menurut Sri Mulyani, rata-rata jumlah polisi wanita di negara lain mencapai lebih dari 10 persen dari jumlah total personel. Namun jumlah anggota wanita di Polri baru mencapai 5 persen saja.
"Kepolisian RI merupakan kepolisian negara dengan kekuatan terbesar ke-2 di dunia setelah China, terdapat 450.000 anggota polisi," papar Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram resminya. "Namun hanya sekitar 5 persen anggotanya yang perempuan, sementara di negara lain rata-rata jumlah polisi wanitanya lebih dari 10 persen."
Padahal, Sri Mulyani menilai polisi wanita memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan rasa aman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Polisi wanita dinilai bisa membuat korban merasa lebih terlindungi di kasus-kasus tertentu, seperti dalam kasus kekerasan terhadap wanita.
"Begitu pun polisi wanita yang menduduki jabatan pimpinan, persentasenya masih kecil. Saya berharap kita dapat meningkatkan kesetaraan gender di kepolisian," lanjut Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga menilai bahwa kehadiran polisi wanita bisa menjadi inspirasi kesetaraan gender bukan hanya di lingkungan kepolisian, namun juga di dalam masyarakat umum. Adapun kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dinilai Sri Mulyani sangat penting dalam memperkuat perekonomian nasional dan kesejahteraan. Pasalnya, dari perspektif ekonomi, kekerasan yang dialami perempuan ada kaitannya dengan kesejahteraan.
"Data PBB menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah lebih berisiko mengalami kekerasan. Perempuan yang kurang berdaya, terutama secara ekonomi, lebih berpotensi menjadi korban kekerasan," paparnya.
Oleh sebab itu, pemerintah terus bekerja untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
(wk/Bert)
