WowKeren - Seperti yang diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki sebuah program magang bagi para mahasiswa yang disebut sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Tetapi, belakangan ini, muncul kabar bahwa ada keterlambatan pembayaran uang saku kepada peserta magang.

Mengenai hal tersebut, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Nizam buka suara. Nizam mengatakan bahwa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan salah satu program Kemendikbudristek berskala besar yang secara perdana dijalankan. Sementara untuk pendanaannya sendiri, berasal dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sehingga ada syarat administrasi yang harus dilalui peserta.

"Persyaratan dan proses administrasi cukup panjang dan rumit," terang Nizam kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/11). "Pertanggungjawaban keuangan juga ketat, karena kita memang harus bijaksana tentunya."

Lebih lanjut, Nizam mengatakan bahwa beberapa peserta program MBKM MSIB disebut belum memenuhi persyaratan administrasi untuk mencairkan uang saku, sehingga mengalami keterlambatan. Selain itu, ada juga beberapa peserta yang seringkali belum mengisi data lengkap atau catatan penelitian (log book) sehingga pendanaan belum dicaikran.

"Kalau ada yang belum terima (uang saku magang) kemungkinan besar karena datanya salah, bisa salah mengisi nomor rekening, belum mengisi log book, belum disetujui mentor atau lain-lain," ungkap Nizam.

Dikarenakan mengalami keterlambatan, Nizam memastikan bahwa pihaknya akan memberikan pendanaan sesuai dengan perjanjian dalam program MSIB. Selain itu, pihaknya juga mengaku sudah mulai mencairkan uang saku untuk program MSIB angkatan pertama secara bertahap.

Nizam menyebutkan uang saku yang diterima oleh para peserta program MSIB itu pada bulan kedua juga sudah mulai dicairkan. Menurutnya, sejauh ini sudah ada sekitar 9.500 mahasiswa yang uang sakunya telah dicarikan.

Sebelumnya, mengenai kabar belum dicairkannya uang saku mahasiswa program MSIB itu memicu munculnya sebuah petisi. Adapun petisi tersebut meminta agar Mendikbudristek Nadiem Makarim membayarkan uang saku untuk program MBKM angkatan pertama, dan beredar di media sosial, serta telah diteken lebih dari 9 ribu orang.