I Nyoman Parta selaku anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Bali lantas menyayangkan rencana pemutusan kontrak tersebut. Dari informasi yang diterima Parta, ada lebih dari 300 orang security yang terancam diputus kontraknya.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 23 November 2021 - 14:53 WIB
WowKeren - Ratusan personel keamanan alias security di Bandara Ngurah Rai Bali merasa panik dan was-was karena aturan baru yang dirilis PT Angkasa Pura (AP) I. Melansir Radar Bali, PT Angkasa Pura Support (APS) yang merupakan anak perusahaan PT AP I tidak lagi memperpanjang masa kontrak mereka. Pasalnya, aturan terbaru dalam SE PT AP I menyebutkan bahwa mereka yang akan diperpanjang wajib tidak bertato dan tidak pernah ditindik.
Para security lantas menilai kebijakan tersebut tak adil dan mendiskriminasi. Wayan Suartawan dan Agus Amik Santosa selaku perwakilan yang mengakomodir sejumlah security di bandara menyatakan bahwa mereka telah bekerja sebagai Avsec di bandara tersebut selama belasan hingga puluhan tahun.
"Dan tidak pernah ada masalah, mereka (sejumlah security bandara) sudah bertato dan pernah bertindik saat sebelum menjadi security Avsec dan kami memiliki lisensi," papar Suartawan.
I Nyoman Parta selaku anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Bali lantas menyayangkan rencana pemutusan kontrak tersebut. Dari informasi yang diterima Parta, ada lebih dari 300 orang security yang terancam diputus kontraknya.
"Sebagai salah satu anggota Dewan yang bermitra tugas dengan Kementerian BUMN, tentu (rencana pemberhentian kontrak) ini sangat disayangkan," terang Parta pada Senin (22/11). "Lagian tatonya juga tidak terlihat ketika menggunakan seragam, Masak gara gara gambar burung kecil di lengan tidak dilanjutkan kontraknnya."
Parta juga menyinggung bahwa Bandara I Ngurah Rai kini sudah mulai mendapat pemasukan karena wistawan domestik sudah mulai bangkit kembali. "Artinya tidak ada alasan melakukan pemberhentian karena persoalan keuangan atau pemasukan," katanya.
Selain itu, Parta menilai kebijakan baru ini lucu dan cenderung diskriminatif. Sebagian besar security yang terancam tidak dilanjutkan kontraknya adalah warga lokal Bali yang rata-rata telah berkeluarga.
Belakangan, pihak Bandara memberikan keterangan terkait masalah ini. Menurut Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira, ada lebih dari 1.200 personel security yang masa kontraknya habis tahun ini. Sedangkan kebutuhan security untuk tahun 2020 hanya sekitar 900 orang saja.
Oleh sebab itu, para security yang masa kerjanya habis wajib melakukan registrasi dan tes ulang. "Karena kontraknya habis, maka ada kontrak baru dan dilakukan seleksi ulang," papar Taufan dilansir Kumparan.
Sementara aturan mengenai tato dan tindik tersebut akan diterapkan dalam periode penerimaan berikutnya. Atau pada saat perekonomian dan kinerja perusahaan membaik hingga kebutuhan operasional meningkat. Ia menegaskan bahwa aturan bebas tato dan tindik tersebut belum diterapkan untuk tahun 2022 ini. Para security diseleksi sesuai dengan kinerja mereka selama ini.
"Pemberlakuan aturan tato dan tindik diberlakukan untuk penerimaan ke depannya. Bukan untuk yang saat ini. Jadi yang ke depannya, yang benar-benar baru," ungkapnya. "Seleksi ini karena kinerja. Tak ada hubungannya (dengan tato dan tindik) untuk saat ini."
(wk/Bert)
