Niat MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk melawan buzzer dinilai memiliki muatan politik. Ketua MUI DKI Munahar Muchtar kini memberi klarifikasi.
- Elvariza Opita
- Rabu, 24 November 2021 - 11:12 WIB
WowKeren - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membuat geger publik dengan rencana pembentukan pasukan siber atau cyber army untuk "melawan" buzzer. Dalam pernyataannya, Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar spesifik menyebut bidang infokom akan melindungi ulama serta Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer.
Wacana ini jelas memicu kecurigaan adanya intensi politik. Namun Munahar kemudian mengklarifikasinya lewat Blak-Blakan detikcom, termasuk soal kecurigaan pasukan siber dibentuk karena MUI DKI Jakarta menerima dana hibah sampai senilai Rp10,6 miliar.
Munahar menyebut dana hibah Rp10,6 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk operasional MUI yang sampai ke tingkat kelurahan. "Dana hibah itu sudah ada semenjak dulu," jelas Munahar.
Beberapa program seperti memberikan beasiswa untuk menyekolahkan calon-calon ulama. "Mereka orang-orang yang tidak mampu, makanya kita punya mahasiswa sekitar 300 orang free mereka belajar," kata Munahar.
Sedangkan pembentukan pasukan siber ini bermula dari rapat Bidang Infokom MUI DKI. "Ini salah satu bidang dengan keahlian di bidang IT. Lalu dalam penyampaian program kita sampaikan ini kan kondisi era digital saat ini sudah tidak terkontrol, banyak berita-berita hoaks, kadang-kadang fitnah," ujar Munahar.
"Yang berbahaya ini kalau sudah ada berita mendiskreditkan Islam, ada upaya memecah-belah anak bangsa atau ulama yang didiskreditkan," imbuhnya. "Kemudian kita sampaikan nggak salahlah kalau kita membuat tim kontrol ini, atau bahasa kerennya sekarang cyber army."
Munahar menegaskan semua masih gambaran. "Nanti apapun namanya, tim ini dibentuk dalam rangka meng-counter berita-berita hoaks. Berita-berita fitnah, kebohongan yang ada," tuturnya, sembari menambahkan soal fatwa haramnya aktivitas buzzer.
Munahar menekankan, cyber army bentukan MUI DKI Jakarta tidak secara spesifik hanya berniat melindungi Anies Baswedan. Sebab MUI DKI Jakarta merupakan mitra kerja Pemprov yang sudah seyogyanya mendukung kebijakan-kebijakan yang membawa maslahat untuk umat banyak.
"Cuma ini akhirnya dipelintir. Padahal kan bukan cuma untuk Pak Anies, tapi siapa saja tokoh yang berbuat untuk Jakarta dan kemaslahatan umat di Jakarta, kita siap support," tegas Munahar.
"Ya selama ini yang sering ketemu kan Pak Anies. Dan beliau kan sebagai gubernur, masa kita ambil tokoh dari luar, kan nggak mungkin juga. Kebetulan yang agak menonjol beliau, ya kita contohkan lah beliau. Nggak ada masalah, itu sekadar contoh," lanjutnya.
Bidang Infokom MUI DKI Jakarta sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun pasukan siber baru akan dibentuk sekarang karena kondisi era digital yang dinilai telah memprihatinkan.
Sedangkan terkait konten pemberitaan cyber army nanti, Munahar memang sempat menekankan soal pentingnya pemberitaan positif. Namun Munahar juga memastikan bahwa pihaknya selalu tegas memberi kritikan apabila ada kesalahan, termasuk kepada Pemprov DKI Jakarta, meskipun disampaikan di kesempatan berbeda dan bukan di muka umum seperti melalui cyber army.
(wk/elva)