WowKeren - Indonesia memperingati Hari Guru Nasional pada Kamis (25/11) hari ini. Dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan P2G adalah pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) tentang standar upah minimum nasional untuk guru non-ASN. Perpres tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan guru non-ASN alias guru honorer hingga guru swasta.

"Urgensi Perpres ini untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru bukan ASN yaitu guru honorer termasuk guru sekolah atau madrasah swasta," terang Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Kamis (25/11). "Meskipun sudah ada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagian dari ASN, namun belum mengakomodir keberadaan guru honorer yang hampir 1,5 juta orang. Seleksi guru PPPK baru menampung 173 ribu guru honorer dari formasi yang dibuka 506 ribu secara nasional."

Faktanya, tutur Satriwan, guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah mendapat upah yang sangat rendah, bahkan jauh di bawah upah minimum provinisi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Satriwan lantas mengungkapkan laporan jaringan P2G di daerah terkait upah guru honorer.

Sebagai contoh, Kabupaten Karawang memiliki UMK buruh sebesar Rp 4,7 juta, namun upah guru honorer SD Negeri di wilayah tersebut hanya Rp 1,2 juta. Sementara itu, UMP/UMK di Sumatera Barat mencapai Rp 2,4 juta, namun upah guru honorer di SD Negeri yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar hanya Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan.

"Rata-rata upah di bawah 1 juta/bulan, bahkan tak sampai 500 ribu," terangnya. "Sudahlah kecil, upah pun diberikan rapelan mengikuti keluarnya BOS. Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari."

Di sisi lain, Mendikbudristek Nadiem Makarim memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional di kantornya pada hari ini. Dalam pidatonya, Nadiem mengungkapkan apresiasi bagi para guru di Indonesia yang harus menghadapi pandemi COVID-19.

Menurut Nadiem, guru di Indonesia menginginkan kesempatan adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusawi, akses terhadap teknologi dan pelatihan relevan yang praktis, hingga kurikulum sederhana yang bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap murid. Sejalan dengan hal itu, Nadiem menyatakan bahwa program Merdeka Belajar kini telah berubah menjadi suatu gerakan.

"Gerakan ini makin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Contohnya, penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran," paparnya. "Saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Merdeka Belajar demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, Merdeka Belajar ini sekarang milik Anda."