WowKeren - Media internasional Reuters membuka informasi soal protes yang dilayangkan Tiongkok kepada Indonesia mengenai aktivitas di Laut Natuna Utara. Beijing rupanya mendesak Jakarta untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam yang diklaim dilakukan di wilayah mereka, yakni masih bagian dari Laut Cina Selatan. (LCS)

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, menyebut bahwa surat protes ini disampaikan oleh diplomat Tiongkok kepada Kementerian Luar Negeri. "Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," tutur Farhan, dikutip dari Reuters, Kamis (2/12).

"(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Tiongkok untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," imbuh Farhan. Pernyataan di media Reuters ini pun dibenarkan oleh Farhan ketika dikonfirmasi CNN Indonesia.

"Saya tidak tahu pasti. Yang jelas pemerintah menyampaikan dalam taklimat (pertemuan dengan DPR) tentang protes Tiongkok serta tanggapan pemerintah Indonesia atas surat tersebut," papar Farhan pada Rabu (1/12), dilansir dari CNN Indonesia.

Keberadaan surat protes ini juga dibenarkan oleh tiga narasumber yang diwawancarai Reuters. Mengenai surat protes tersebut, Farhan menegaskan bahwa pemerintah selama ini bungkam demi mencegah konflik diplomatik dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.

Bukan hanya soal pengeboran minyak dan gas di LCS, laporan Reuters juga menyoroti protes Tiongkok atas aktivitas latihan militer yang dilakukan. Namun surat protes ini rupanya tidak bisa dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, meskipun nama lembaganya disebut oleh Farhan.

"Saya tidak bisa mengonfirmasi isi dari berita tersebut," tutur Faizasyah kepada Kompas.com. "Lebih dari itu, komunikasi diplomatik, termasuk nota diplomatik bersifat tertutup."

Sedangkan Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, A Rinto Pudyantoro, menyatakan pihaknya tidak pernah menerima permintaan dari Tiongkok untuk menghentikan pengeboran migas di wilayah yang dipermasalahkan. "Tidak, Tiongkok tidak pernah meminta untuk menghentikan kegiatan pengeboran di wilayah perairan Indonesia. Operasi pengeboran Juli-November tetap berjalan sangat baik," kata Rinto kepada Kumparan di Badung, Bali, Kamis (2/12).

Meski demikian, Rinto mengakui keberadaan sejumlah kapal penjaga pantai Tiongkok di LCS. "Itu untuk mengawasi aktivitas, tapi tidak ada gangguan dan atau intervensi. Sejauh ini oke," lanjutnya.

Aktivitas pengeboran minyak dan gas bumi di wilayah dimaksud memang sedang meningkat menyusul temuan di Sumur Eksplorasi Terubuk-5. Tak main-main, sumur tersebut diklaim memiliki cadangan 2.287 barel minyak per hari, 32,89 juta kaki kubik gas per hari, dan 304,1 barel kondensat per hari.

Adalah Medco E&P yang sejak 2016 mengelola blok tersebut. Namun Manager External Communication and Media Relations Medco Energi International, Leony Lervyn, menyatakan bahwa blok migas yang dikelolanya bukan wilayah yang dipersoalkan Tiongkok.

"Natuna bukan wilayah kerja kita ya. Kita itu di South Natuna Sea, beda wilayah. Wilayah Kerja kita tidak termasuk dalam wilayah dispute," pungkas Leony kepada Kumparan.