Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia belakangan ini telah menunjukkan perbaikan. Akan tetapi, di sejumlah daerah masih ditemukan tren kenaikan kasus COVID-19.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 07 Desember 2021 - 16:38 WIB
WowKeren - Indonesia hingga saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah pun selama ini telah berupaya keras agar bisa segera keluar dari pandemi dengan menerapkan sejumlah kebijakan, mulai dari pembatasan aktivitas hingga vaksinasi COVID-19.
Di tengah ancaman varian baru COVID-19 Omicron, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut bahwa kini ada tren kenaikan kasus di Indonesia. Meski demikian, Johnny meminta agar masyarakat tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan (prokes), serta tidak panik.
"Meskipun tren penularan ada di level satu atau terus membaik, peningkatan kasus COVID-19 masih terdeteksi di beberapa kabupaten/kota," tutur Johnny dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/12). "Artinya, virus ini masih ada di sekitar kita."
Lebih lanjut, Johnny mengungkapkan daerah yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini adalah Teluk Wondama di Papua Barat, Pekan Baru, Bengkalis, Bontang, Yogyakarta. Kemudian Gunungkidul, Dumai, Bantul, Nagekeo di NTT, Cimahi, Kupang, Surakarta, Denpasar, Sumba Tengah, Jembrana, Manggarai, Selman, Mojokerto, Majalengka, Karanganyar, dan Trenggalek.
Johnny menjelaskan dari 21 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus COVID-19, 3 di antaranya disebabkan oleh klaster komunitas. Adapun daerah yang dimaksud adalah Kota Dumai, Riau (klaster pondok pesantren), Kota Kupang, NTT (klaster sekolah saat PTM terbatas dan tes suspek), dan Kota Surakarta, Jateng (klaster sekolah).
"Kita ketahui, klaster-klaster baru muncul dari penularan di perkantoran, pasar, sekolah, dan lapas," papar Johnny. "Karena itu, pemerintah terus mengawasi perkembangan kasus harian, melacak kontak erat juga diikuti tes untuk pencegahan agar tidak terjadi kenaikan level situasi pandemi di Indonesia."
Johnny lantas menerangkan bahwa pemerintah terus memantau dan menerapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan tingkat situasi di daerah. Ia mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan tersebut juga mencakup upaya untuk mendorong pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terus disiplin menerapkan prokes dan menekan mobilitas masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 mendatang.
(wk/tiar)
