Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tersebut, tugas Mendagri nantinya akan dibantu oleh Wamendagri yang ditunjuk presiden. Sebelumnya, posisi Wamendagri tidak ada.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 07 Januari 2022 - 10:44 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 yang mengatur soal posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Jokowi menetapkan Perpres tersebut pada 30 Desember 2021.
Berdasarkan Perpres tersebut, tugas Mendagri nantinya akan dibantu oleh Wamendagri yang ditunjuk presiden. Sebelumnya, posisi Wamendagri tidak ada.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, lantas menilai sulit untuk tidak mengkaitkan penetapan jabatan Wamendagri dengan wacana politis. Ujang menilai strategi politik menjelang Pemilu 2024 bisa jadi mendasari keputusan untuk menambahkan posisi Wamendagri.
"Bisa jadi bagian strategi politik. Jadi partai penguasa, atau partai koalisi yang tentu punya keinginan untuk bisa mengkondisikan dalam tanda kutip Pemilu dan Pilkada 2024," terang Ujang kepada Kompas.com, Kamis (6/1). "Kita tahu peran Kementerian Dalam Negeri dalam pemilu menjadi penting. Karena mereka lah yang akan menentukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Jumlahnya luar biasa banyak."
Menurut Ujang, jika penempatan Plt dapat diatur sedemikian rupa maka hampir setengah kemenangan dalam Pemilu dan Pilkada bisa dipastikan. "Artinya dalam konteks bisa mengkondisikan pemilih," katanya.
Tak hanya itu, Ujang juga melihat adanya tarik ulur antara pemerintah dengan parpol koalisi. Dugaan Ujang adalah parpol ingin mengganti posisi Tito Karnavian dari jabatan Mendagri.
"Mungkin karena presiden tidak mau (mengganti), Pak Tito juga tidak mau (diganti) maka disimpanlah wakil menteri dalam negeri. Mungkin skenarionya seperti itu agar bisa memantau, melihat," tambahnya. "Posisi Mendagri ini banyak yang memperebutkan, salah satunya parpol pemenang pemilu mengingat begitu pentingnya Pemilu 2024 nanti."
Sementara itu, pengamat politik dari Politica Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo juga menduga keputusan Jokowi menambah pos Wamendagri bernuansa politis. Dengan keputusan tersebut, Jokowi diduganya sedang "meyakinkan" para pendukungnya terutama partai, bahwa Tito tak akan 'main' sendiri untuk menunjuk para Plt kepala daerah.
"Perpres Wamendagri bisa terkait erat dengan banyaknya kepala daerah yang akan di-plt. Tentu banyak pihak berkepentingan di sana, partai politik misalnya," ujarnya kepada CNN Indonesia. "Ya semacam meyakinkan parpol agar Tito tidak 'main' sendiri nanti."
(wk/Bert)
