Menurut Erick, investigasi terkait dugaan korupsi ini telah dilakukan sebelum dilaporkan ke Kejagung. Investigasi tersebut berhasil mendapatkan data-data valid mengenai dugaan korupsi itu.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 11 Januari 2022 - 16:55 WIB
WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan korupsu di lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ke Kejaksaan Agung. Ia mendatangi Gedung Kejagung di Kebayoran Baru, Jakarta, pada Selasa (11/1) siang.
Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan pesawat ATR 72 seri 600. "Ini yang tentu juga kita serahkan bukti-bukti audit investigasi, jadi bukan tuduhan," kata Erick.
Menurut Erick, investigasi terkait dugaan korupsi ini telah dilakukan sebelum dilaporkan ke Kejagung. Investigasi tersebut berhasil mendapatkan data-data valid mengenai dugaan korupsi itu.
"Garuda ini sedang tahap restrukturisasi tetapi yang sudah kita ketahui juga secara data-data valid memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda," paparnya.
Pelaporan dugaan korupsi ini disebut Erick sebagai program besar untuk membersihkan BUMN. Kementerian BUMN sebelumnya juga telah bekerjasama dengan Kejagung untuk membereskan persoalan Asabri dan Jiwasraya.
"Ini bukan berarti kita mengambil sebuah permasalahan satu per satu, tidak, tapi ini program besar yang kita sepakati sejak awal tahun," terangnya.
Sebelumnya, Erick sudah sempat menyoroti kondisi krisis keuangan yang dialami Garuda Indonesia dalam beberapa kesempatan. Krisis keuangan tersebut bukan hanya dampak dari pandemi COVID-19, namun juga adanya korupsi yang dilakukan oleh manajemen lama.
Menurut Erick, Garuda Indonesia bekerja sama dengan 36 penyewa pesawat atau lessor yang sebagian terlibat dalam tindakan koruptif dengan manajemen lama. Hal ini lah yang membuat biaya sewa pesawat Garuda Indonesia sangat mahal.
"Sejak awal kami di Kementerian (BUMN) meyakini, bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda mengenai lessor. Lessor ini harus kami petakan ulang, mana saja yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," papar erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada 3 Juni 2021 lalu.
(wk/Bert)
