Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkap tagihan sebesar 23 triliun yang masih belum dibayarkan Indonesia terkait perawatan COVID-19 di tahun 2021. Ia juga mengungkap mahalnya biaya penanganan COVID.
- Amelia Nur Fatimah
- Jumat, 11 Februari 2022 - 11:34 WIB
WowKeren - Kondisi pandemi COVID-19 di awal tahun 2022 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berbagai bidang kini tengah mempersiapkan diri untuk kembali menghadapi pandemi. Tapi di tengah segala rencana, nyatanya indonesia masih punya 'hutang' dalam penanganan COVID-19 di tahun 2021 lalu.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien COVID-19 2021 lalu. Tak main-main, tagihan tersebut mencapai Rp 23 triliun.
"Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021," ungkap Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis (10/2).
Sri Mulyani turut membeberkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit. Kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara. Pasalnya, untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.
Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.
"Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun," jelasnya.
Sri Mulyani mengungkap hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal. Bahkan mencapai ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.
“Jadi kami bisa lihat bahwa COVID-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” beber Sri Mulyani.
Tapi Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.
Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN. "Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan," pungkasnya.
(wk/amel)
