Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam, menilai wacana terkait dengan pengunduran atau penundaan Pemilu 2024 semacam merepresentasikan permufakatan jahat.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 02 Maret 2022 - 21:17 WIB
WowKeren - Belakangan muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut menuai protes dan kritik dari banyak pihak.
Usulan tersebut bahkan dinilai merupakan bentuk permufakatan jahat. Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam, menilai bahwa isu serupa sudah pernah dilemparkan ke publik sebelumnya.
"Kami melihat bahwa wacana terkait dengan pengunduran atau penundaan Pemilu 2024 ini semacam merepresentasikan permufakatan jahat," ujar Umum dalam diskusi online pada Rabu (2/3).
Menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut disampaikan secara sistematis. Awalnya, usul ini disuarakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang menyebut sejumlah pengusaha berharap Pemilu 2024 diundur.
Kemudian, wacana tersebut seolah sempat terbantahkan dengan adanya keputusan pemerintah, DPR, dan penyelenggara yang memutuskan Pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Namun usul tersebut kembali mencuat berkat pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Umum menduga usulan tersebut dijalankan oleh orang-orang di lingkaran Istana. Pasalnya, usulan tersebut memiliki pola yang terus berulang.
"Prof Azra (Azyumardi Azra) tadi mengonfirmasi informasi-informasi yang selama ini berkembang, bahwa nama-nama yang berada di lingkaran pemerintahan, yang berada di lingkaran Istana itulah yang meng-exercise ini," tuturnya. "Polanya sama, testing the water. Kalau riak-riak tidak muncul, kalau gerakan civil society tidak menguat, maka kemudian ini bisa saja terjadi."
Di sisi lain, pihak pencetus usulan ini disebut terkena "jebakan Batman". Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani.
"Kena jebakan Batman ini namanya, UU Pemilu sudah ditandatangani oleh pemerintah dan parlemen, situasi negara aman-aman saja tidak ada yang genting, kok bisa-bisanya ingin Pemilu ditunda?" kata Irma kepada CNN Indonesia. "Dari awal ketika pertama kali ada seorang menteri mewacanakan hal tersebut, saya sudah bilang ini pasti cuma akal-akalannya ingin terus jadi menteri mumpung dipakai Jokowi."
Menurut Irma, seharusnya pihak pencetus sudah mengetahui bahwa penundaan Pemilu bertabrakan dengan konstitusi dan asas kepatutan. Apalagi usulan tersebut akan menuai penolakan dari masyarakat karena tidak memiliki alasan yang kuat.
"Kok masih saja ada ketua umum partai mau diperalat untuk test the water, akhirnya malah kecebur dan di-bully masyarakat," tukasnya.
(wk/Bert)
