Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi. Meski begitu, Jokowi juga mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu dinilainya sebagai bagian dari demokrasi.
- Bertilia Puteri
- Senin, 07 Maret 2022 - 14:20 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah buka suara mengenai isu penundaan Pemilu 2024. Dalam pernyataannya, Sang Presiden meminta semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi, yakni UUD 1945.
Kekinian, pernyataan Jokowi tersebut dikritik oleh sejumlah pihak. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai pernyataan Jokowi kurang tegas.
"Satu kalimat saja dari saya: kurang tegas pernyataan Presiden menolak perpanjangan atau penundaan pemilu ini. Beda dengan tiga periode kemarin yang sampai bawa-bawa 'menampar muka saya ini' dan lain-lain," ungkap Jansen dilansir CNN Indonesia, Senin (7/3).
Lebih lanjut, Jansen mengajak publik untuk menolak semua dalih dan alasan yang digunakan untuk menggulirkan usul penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, sejumlah pihak yang bernfasu untuk memperpanjang kekuasaan berpotensi menjadi musibah bagi demokrasi.
"Habis energi kita berputar-putar bahas hawa nafsu memperpanjang kekuasaan ini. Siklus pemilu reguler dan pergantian kekuasaan yang sudah terbukti berjalan baik 20 tahun terakhir ini malah mau kalian rusak," terang Jansen. "Nafsu kalian ini musibah bagi demokrasi dan perjalanan bangsa ini. Sadarlah."
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan Jokowi terkait penundaan Pemilu 2024 bersifat multitafsir. Mardani menilai Jokowi seharusnya menyampaikan pernyataan yang tegas.
"Multitafsir. Sebaiknya jelas dan tegas. Ikut konstitusi. Beliau dua periode dan Pemilu pada 14 Februari 2024," kata Mardani.
Menurut Mardani, usul penundaan Pemilu 2024 tidak proporsional apabila tak diikat dengan usulan amandemen UUD 1945. Oleh sebab itu, pernyataan Jokowi dalam menyikapi usulan tersebut dinilainya tidak tepat dan tidak jelas.
"Presiden adalah juga kepala negara, menjadi kompas bangsa. Mestinya tegas, jelas dan kuat menjaga prinsip," tukasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi. Meski begitu, Jokowi juga mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu dinilainya sebagai bagian dari demokrasi.
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," tutur Jokowi dilansir Kompas.id edisi Sabtu (5/3).
(wk/Bert)
