Kata Otorita IKN Soal Isu Pembangunan Ibu Kota Nusantara Melalui Urun Dana Masyarakat
https://ikn.go.id/
Nasional
Ibu Kota Baru Indonesia

Tim Komunikasi IKN Nusantara lantas menjelaskan sumber dana yang didapatkan dalam proyek pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Salah satunya adalah urun dana masyarakat yang juga sah dilakukan.

WowKeren - Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai menjalankan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Mengingat proyek ini bukan lah hal kecil, tentu saja membutuhkan anggaran dana yang terbilang besar.

Belakangan, muncul isu mengenai pembangunan IKN Nusantara melalui urun dana atau crown funding dari masyarakat. Menanggapi hal ini, Tim Komunikasi IKN Nusantara pun memberikan penjelasan.

Menurut Juru Bicara IKN Nusantara, Sidik Pramono, pembangunan IKN Nusantara bisa dilakukan melalui sejumlah cara secara sah, termasuk urun dana. Ia lantas menerangkan mengenai sumber anggaran yang didapat dalam proyek pembangunan IKN Nusantara.

"Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Sidik dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Lebih lanjut, Sidik menerangkan bahwa pemerintah sedapat mungkin menekan pendanaan yang bersumber dari APBN dengan memaksimalkan pendanaan yang dimungkinkan dan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan.


Kemudian, Sidik juga menyebut bahwa sejumlah sumber pendanaan lain pembangunan IKN Nusantara di antaranya adalah BUMN, filantropi, hingga crowd funding atau urun dana dari masyarakat.

Sidik lantas mengungkapkan bahwa urun dana merupakan satu dari banyak alternatif pendanaan non APBN. Selain itu, urun dana dari masyarakat juga merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi secara sosial tanpa paksaan.

"Urun dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," imbuhnya.

Sidik menambahkan alternatif urun dana adalah kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki di IKN Nusantara.

Nantinya, pendanaan dari urun dana masyarakat tersebut bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan.

"Intinya, urun dana masyarakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," pungkas Sidik.

(wk/tiar)


You can share this post!


Related Posts