Sorotan Media Asing Terhadap Isu Urun Dana Masyarakat Untuk Pembangunan IKN Nusantara
Nasional
Ibu Kota Baru Indonesia

Media Al Jazeera membahas isu ini dalam artikel bertajuk 'Crowdfunding a capital: Indonesia’s unusual pitch raises eyebrows'. Urun dana untuk pembangunan IKN disebut sebagai sebuah usulan yang 'tidak biasa'.

WowKeren - Belakangan ini muncul isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan dilakukan melalui urun dana alias crowdfunding dari masyarakat. Isu ini bahkan turut disoroti oleh media asing.

Media Al Jazeera membahas isu ini dalam artikel bertajuk "Crowdfunding a capital: Indonesia’s unusual pitch raises eyebrows". Urun dana untuk pembangunan IKN disebut sebagai sebuah usulan yang "tidak biasa".

Media tersebut menyinggung bahwa SoftBank Group Corp asal Jepang telah memilih untuk tidak berinvestasi dalam proyek IKN. Padahal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disebut sudah sempat mengumumkan bahwa SoftBank menjanjikan USD 40 miliar untuk proyek IKN.

Al Jazeera mengutip pernyataan Ketua Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Pradarma Rupang, yang menyatakan keprihatinannya atas isu urun dana tersebut. Pasalnya, setiap upaya urun dana dinilainya akan didominasi oleh bisnis yang berharap mendapat untung.

"Akibatnya, saya tidak tahu apakah akan ada timbal balik untuk para pendonor ini. Apakah mereka akan menjadi pemegang saham?" ujar Rupang kepada Al Jazeera. "Apa yang akan menjadi kompensasi untuk para donor ini?"


Selain itu, Rupang juga menilai tidak masuk akal apabila masyarakat umum diharapkan membayar tagihan proyek IKN. Menurutnya, masyarakat telah memiliki tagihannya sendiri yang masih harus dibayar.

"Masyarakat dibebani pajak, pendidikan tinggi, dan biaya lainnya, dan subsidi BBM sudah dicabut pemerintah," katanya. "Orang-orang juga membayar perawatan kesehatan mereka sendiri, terutama karena pemerintah telah kehilangan kendali atas pandemi COVID-19."

Lebih lanjut, artikel tersebut menjelaskan bahwa urun dana atau crowdfunding biasa digunakan oleh "individu dan perusahaan rintisan kecil". Skema ini melibatkan pengumpulan sumbangan kecil dari sejumlah besar orang untuk membiayai usaha bisnis. Beberapa model crowdfunding juga disebut melibatkan "hadiah" seperti barang dagangan atau ekuitas di perusahaan, sehingga mengaburkan batas antara donor altruistik dan investor.

Artikel tesebut juga mengutip pernyataan Dosen Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kaltim, Sri Murlianti. Menurut, rencana pemerintah tersebut akan menjadi beban masyarakat yang sudah mengalami masa sulit.

"Masyarakat susah beli minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, dan sekarang mereka juga akan diminta untuk membayar Ibu Kota baru? Ini berantakan," tuturnya kepada Al Jazeera.

(wk/Bert)


You can share this post!


Related Posts