Pihak Kementerian Agama buka suara atas kabar yang menyebut Kemenag dam PBNU kongkalikong mengatur penentuan 1 Ramadan. Kemenag pun memberikan respons tegas.
- Amelia Nur Fatimah
- Senin, 04 April 2022 - 15:15 WIB
WowKeren - Muncul desas-desus yang menuding ada kerjasama antara PBNU dan Kementerian Agama dalam mengatur penentuan tanggal 1 Ramadan. Kemenag pun dengan tegas membantah tudingan tersebut.
Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Kamaruddin Amin pun buka suara. Kamaruddin mengatakan tidak ada keuntungan bagi pemerintah mengatur 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2, 3, maupun 4 April.
"Apa kepentingan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menentukan 1 Ramadan itu 3 April misalnya. Apa kepentingannya?" kata Amin pada Senin (4/4), melansir Cnnindonesia.com
Pernyataan Amin merespons sebuah unggahan di media sosial melampirkan video yang merekam kegiatan Muskercab PCNU Kabupaten Wonosobo yang disebut digelar 26 Maret. Dalam video itu seseorang mengatakan Kementerian Agama sudah sepakat dan didukung NU bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada hari Minggu (3/4) dan puasa akan dijalankan selama 29 hari.
"Subhanallah, keblinger dan jahatnya. Ternyata perbedaan tanggal 1 Ramadan sepertinya memang sudah disetting lama. Entah maunya apa Muskercab 26 Maret DPC Wonosobo terungkap?" tulis narasi dalam video yang beredar.
Amin menjelaskan bahwa penentuan 1 Ramadan dilakukan berdasarkan Sidang Isbat yang melibatkan ahli falak perwakilan semua organisasi masyarakat (Ormas) Islam. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya.
Menurut Amin, berdasarkan rukyah yang dilakukan di 101 lokasi di Indonesia pada Jumat (1/4) hilal tidak tampak. Hal ini karena ketinggian hilal di di bawah 3 derajat. Karena itu, orang dalam video tersebut mengatakan jika ada orang mengaku melihat hilal pada Jumat (1/4) maka ia berbohong.
Amin menegaskan bahwa dalam menentukan 1 Ramadan, pemerintah menggunakan metode hisab (hitung) dan rukyat (pemantauan). Sementara, Muhammadiyah menggunakan hisab dan berpedoman bahwa ketinggian hilal tidak harus 2 derajat.
"Hanya perbedaan metode saja. Jadi selama metode ini tidak sama pasti juga hasilnya akan berbeda. Kecuali kalau posisi hilalnya 3 derajat pasti sama," tjelas Amin.
Amin mengingatkan agar persoalan ini tidak dilanjutkan dan dijadikan polemik. Sebab, baik kelompok yang menentukan 1 Ramadan jatuh pada 2 maupun 3 April sudah sama-sama menjalankan puasa. Ia juga menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan apapun dalam penentuan 1 Ramadan.
"Jadi saya sekali lagi mengatakan tidak mungkin ada settingan, untuk apa, apa kepentingannya?" pungkas Amin.
(wk/amel)
