Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sendiri disebut akan membawa total 18 tuntutan dalam aksi massa mendatang. Enam tuntutan di antaranya berasal dari aksi tanggal 28 Maret 2022 lalu.
- Kamis, 07 April 2022 - 15:10 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk berhenti membicarakan isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024. Meski demikian, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku akan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April 2022.
"Kita akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022," ungkap Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM, dilansir CNN Indonesia pada Kamis (7/4). "Kami butuh bukti, bukan sekadar lisan."
Selain itu, BEM SI berencana tetap menggelar aksi karena sikap Istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian serta tuntutan mereka. BEM SI sendiri disebut akan membawa total 18 tuntutan dalam aksi massa mendatang.
Menurut Kaharuddin, enam tuntutan di antaranya berasal dari aksi tanggal 28 Maret 2022 lalu. Sedangkan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu.
Aksi unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April mendatang diklaim akan diikuti oleh 1.000 orang mahasiswa. Para peserta aksi berasal dari Aliansi BEM SI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.
Di sisi lain, sebuah poster yang mengatasnamakan BEM SI dan berisi pernyataan "Turunkan Jokowi dan kroninya" sempat beredar di media sosial. Kaharuddin lantas memastikan bahwa poster tersebut hoaks dan mereka tidak akan menuntut mundurnya Jokowi dalam aksi unjuk rasa pekan depan.
"Belum ada poster aksi yang kami keluarkan," tegas Kaharuddin kepada Kompas.com.
Menurutnya, aksi unjuk rasa ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun. Kaharuddin menyatakan bahwa unjuk rasa pekan depan merupakan murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.
"Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun," papar Kaharuddin. "Poster-poster yang beredar itu poster-poster liar. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah."
(wk/Indr)
