Terbongkarnya kasus mafia yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia tampaknya membuat ketar-ketir perusahaan sawit. Bahkan politikus menyebut ada korporasi sawit yang mendukung wacana Jokowi 3 periode.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 21 April 2022 - 15:31 WIB
WowKeren - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sebelumnya berhasil membongkar kasus mafia minyak goreng yang membuat keberadaannya menjadi langka di Indonesia. Kini muncul tudingan terkait dengan perusahaan minyak sawit.
Adapun tudingan tersebut datang dari politikus PDIP Masinton Pasaribu yang menuduh sejumlah perusahaan sawit diduga ikut menggalang dukungan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Meski demikian, Masinton tidak menyebutnya secara rinci korporasi yang diduga menggalang kekuatan dukungan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Ia lantas meminta kepada aparat untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan sawit tersebut, usai petingginya ditangkap terkait kelangkaan minyak goreng.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!" ujar Masinton melalui akun Twitternya, @Masinton, dilihat Kamis (21/4).
"Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL !!" lanjut Masinton.
Lebih lanjut, kepada CNNIndonesia.com, Masinton mengaku mendapatkan informasi terkait korporasi sawit yang diduga ikut terlibat melawan konstitusi itu dari pemberitaan media. Tetapi ia menilai bahwa pemerintah perlu mengevaluasi ulang kepemilikan lahan sawit yang kini hanya dimiliki sejumlah korporasi besar.
Menurut Masinton, negara tidak boleh kalah dan tunduk terhadap tekanan korporasi. "Prinsipnya, negara tidak boleh kalah dan tunduk dengan tekanan serta ancaman boikot dari pengusaha sawit kepada pemerintah," ungkapnya.
Sementara terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo sebelumnya diketahui sempat disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, alasan pengusaha meminta agar Pilpres 2024 ditunda adalah demi menjaga tren pemulihan ekonomi yang sempat terpukul akibat pandemi COVID-19.
Kemudian, pernyataan dari Bahlil itu belakangan ini mendapat dukungan dari beberapa pihak politik di parlemen, di antaranya adalah PKB, PAN, dan Golkar. "Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaiamana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ujar Bahlil pada kala itu.
(wk/tiar)
