Kemenkeu mengungkap fakta soal subsidi LGP dan BBM yang nyatanya lebih banyak dinikmati masyarakat mampu. Kini, Kemenkeu pun menyiapkan kebijakan yang lebih tajam.
- Amelia Nur Fatimah
- Rabu, 15 Juni 2022 - 13:07 WIB
WowKeren - Perkara subsidi yang salah sasaran memang sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Termasuk Subsidi LBG dan BBM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Febrio Kacaribu pun mengakui bahwa mayoritas subsidi LPG tiga kilogram dan BBM justru dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu.
“Kalau kita lihat bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terhadap LPG memang terlihat sekali dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, justru kelompok yang mampu,” katanya dalam Rapat bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa (14/6).
Febrio menyatakan hal tersebut pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan subsidi yang lebih tajam. Yaitu dengan penggantian dari subsidi terbuka menjadi berbasis orang.
Ia menjelaskan empat kategori masyarakat termiskin nyatanya hanya menikmati subsidi LPG tiga kilogram sebesar 23,3 persen dari total subsidi sedangkan empat desil terkaya menikmati 57,9 persen dari total LPG bersubsidi. Tak hanya itu, penyediaan LPG di Indonesia ternyata mayoritas berasal dari impor yakni mencapai 80 persen dari total LPG.
Terlebih lagi harga komoditas energi semakin meningkat akibat konflik geopolitik namun Harga Jual Eceran (HJE) tetap Rp 4.250 per kilogram sejak 2010. Padahal harga keekonomiannya kini mencapai Rpb19.609 per kilogram.
"Ini menunjukkan besarnya beban dari subsidi LPG yang kita lakukan tapi ini keputusan dari kita bersama untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian 2022," ungkapnya.
Kemudian, dari sisi konsumsi LPG bersubsidi juga semakin meningkat yaitu diproyeksikan mencapai 7,82 juta metrik ton pada 2022. Sementara konsumsi LPG non subsidi sebesar 0,58 juta metrik ton.
Selain LPG, subsidi BBM ternyata juga turut dinikmati masyarakat mampu. Yaitu sebanyak 60 persen masyarakat terkaya menikmati hampir 80 persen dari total konsumsi atau 33,3 liter per rumah tangga per bulan. Sementara 40 persen masyarakat terbawah hanya menikmati konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 17,1 liter per rumah tangga per bulan.
Bahkan selisih antara harga penetapan dengan harga keekonomian dari BBM jenis solar saat ini sangat tinggi yakni Rp 5.150 untuk harga penetapan dan keekonomian Rp 12.170.
“Nah ini lah yang menjadi evaluasi bagi kita untuk semakin bisa pertajam kebijakan subsidi ke depan,” pungkas Febrio.
(wk/amel)
