WowKeren - Demo Partai Buruh di depan gedung DPR/MPR pada Rabu (15/6) hari ini berujung ricuh. Massa mencoba menerobos kawat berduri yang dipasang di depan gerbang DPR dengan mobil komando mereka.

"Apa-apaan ini pakai kawat berduri? Biasanya enggak ada kawat berduri," tutur salah satu peserta aksi massa.

Dua mobil komando mencoba menabrak kawat berduri tersebut. Sedangkan beberapa peserta aksi lain mencoba melepasnya.

Polisi akhirnya membuat barikade dan menghalangi massa. Aksi dorong-dorongan tak terelakkan dan membuat kericuhan makin panas.

Usai bentrok tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal langsung mendatangi mobil pengurai massa alias Raisa milik kepolisian dan meraih pengeras suara. Said Iqbal lantas meminta seluruh peserta aksi untuk tertib mengikuti demonstrasi tersebut.

"Aksi ini aksi tertib, aksi damai, kita ikuti prosedur. Semuanya duduk, tidak ada yang ke depan gerbang dahulu," tegas Said Iqbal.

Massa juga diminta agar tak sengaja membuat kegaduhan ataupun memprovokasi petugas. Ia mengaku akan bernegosiasi dengan aparat kepolisian untuk mencabut kaawat berduri tersebut.

"Jangan ada yang membuat kegaduhan! Dengarkan saya. Sementara kawat berduri di depan Gedung DPR kita tinggalkan, sambil kita negosiasi dengan pihak aparat keamanan," ujarnya. "Jangan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, Presiden KSPI, saya minta semua duduk, ikuti aturan. Jangan ada yang melakukan provokasi."

Sementara itu, Said Iqbal telah mengungkapkan bahwa tidak ada peserta unjuk rasa yang ditangkap usai terlibat kericuhan dengan polisi. Menurutnya, kericuhan itu terjadi karena salah paham.

"Tidak ada yang ditahan, dari polisi, Kapolres, Polda Metro Jaya, dan TNI semuanya kooperatif," ujarnya. "Tidak ada konflik, tidak ada yang ditahan semua terakomodatif, semua dari polisi dan TNI kooperatif."

Sebagai informasi, demo buruh hari ini membawa lima tuntutan. Antara lain menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye Pemilu hanya 75 hari, mendesak pengesahan UU PRRT, dan menolak liberalisasi pertanian melalui WTO.