Sri Mulyani mengungkap bahwa situs atau website pemerintah Indonesia masih sering diserang hacker. Kemenkominfo pun diharapkan bisa segera mengatasi persoalan keamanan data tersebut.
- Amelia Nur Fatimah
- Senin, 11 Juli 2022 - 17:41 WIB
WowKeren - Di era digital seperti sekarang ini, kejahatan cyber jadi masalah tersendiri dalam hal perlindungan data. Termasuk data di situs-situs pemerintah Indonesia yang keamanannya masih lemah.
Persoalan itu pun ikut diakui oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengakui bahwa peretas alias hacker sering menyerang situs atau web pemerintah Indonesia.
"Serangan hacker ke situs web pemerintah itu sangat-sangat sering," ujar Sri Mulyani dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Bali, Senin (11/7), melansir CNNIndonesia.com.
Hal itu pula lah yang menjadi salah satu alasan sri Mulyani terus menambah anggaran untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) setiap tahunnya. Terhitung selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2020 hingga 2022 sekarang. Terakhir, anggaran untuk Kemenkominfo naik menjadi Rp 27 triliun di tahun 2022.
"Naik dari Rp 20 triliun, Rp 26 triliun, Rp 27 triliun. Jadi, tujuannya untuk membangun infrastruktur. Pemerintah sudah jarang membawa dokumen, tapi secara elektronik, maka keamanan menjadi penting," tegas Sri Mulyani.
Keamanan siber sangat penting untuk menjaga data pemerintah. Apalagi, pemerintah telah menerapkan tanda tangan digital (digital signature).
Selain itu, Sri Mulyani juga membahas mengenai kebijakan yang serba digital memang telah berhasil menurunkan biaya operasi. Namun nyatanya, di sisi lain, perubahan tersebut juga membuat biaya penggunaan internet meningkat.
"Kami melihat transformasi itu dari pengelolaan anggarannya, biaya modal untuk zoom dan konektivitas menjadi naik dan saya harap itu one off, sesudahnya biaya meeting, pertemuan, perjalanan dinas, tidak terlalu tinggi," terangnya.
Sri Mulyani mengungkap bahwa saat ini pemerintah memiliki 24 ribu aplikasi yang tersebar di sejumlah kementerian/lembaga (k/l). Namun nantinya datdata itu bakal disatukan dalam sebuah platform. Tujuannya, agar lebih terintegrasi dan terkoordinasi.
"Kami akan membuat data, menurunkan biaya operasi dari pemerintah, dan mengintegrasikan koneksi maupun pembuatan aplikasi, sehingga bisa menjadi lebih terkoordinasi," pungkas Sri Mulyani.
(wk/amel)
