Sri Mulyani menilai ajakan stop bayar pajak itu merupakan sikap tak mencintai Indonesia. Pasalnya, pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk memperbaiki Tanah Air.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 20 Juli 2022 - 11:19 WIB
WowKeren - Tagar #StopBayarPajak sempat digaungkan di media sosial Twitter beberapa waktu lalu. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai seruan tersebut.
Sri Mulyani menilai ajakan stop bayar pajak itu merupakan sikap tak mencintai Indonesia. Pasalnya, pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk memperbaiki Tanah Air.
"Kalau ada hashtag enggak bayar pajak, ya berarti Anda enggak kepengin tinggal di Indonesia, enggak ingin lihat Indonesia bagus," ujar Sri Mulyani dalam Perayaan Hari Pajak 2022 pada Selasa (19/7).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa uang pajak berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Selama pandemi COVID-19 hingga saat harga energi mengalami kenaikan, uang pajak dinilai menjadi bantalan untuk meredam tekanan tersebut.
Ia juga memaparkan bahwa pajak menjadi bantalan agar masyarakat miskin bisa mendapat pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Selain itu, pajak juga membantu subsidi LPG dan listrik untuk masyarakat, hingga pembangunan jalan raya.
Uang pajak kini juga digunakan untuk meredam kenaikan harga minyak dunia. Oleh sebab itu harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan.
"Rasanya masyarakat yang counter (seruan agar tak bayar pajak), karena merasa memiliki Indonesia. Siapa kamu nyuruh-nyuruh kita enggak bayar pajak? Jangan terbiasa untuk nyalah-nyalahin orang lain," tegas Sri Mulyani.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah resmi menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk saat ini, sudah ada 19 juta NIK yang terintegrasi dengan NPWP dan dapat digunakan untuk melapor SPT mulai tahun ini.
"Tujuannya untuk memudahkan, kadang suka lupa nomer NPWP, tapi tak lupa NIK. Mudah-mudahan NIK sebagai NPWP awal dari langkah sinergikan data dan informasi yang terkumpul di k/l dan pihak lain yang punya sistem administrasi serupa," terang Dirjen Pajak Suryo Utomo.
(wk/Bert)
