Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa partainya memiliki mekanisme tersendiri terkait kunjungan dan penugasan kader ke luar wilayah pemilihannya.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 22 Juli 2022 - 14:17 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo diisukan dilarang PDIP ke luar kota terkait Pilpres 2024. Padahal nama Ganjar terus masuk dalam survei Pilpres 2024 dengan elektabilitas tinggi.
Kekinian, PDIP buka suara terkait isu larangan ke luar kota tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah pihaknya melarang Ganjar untuk berkampanye ke luar Jawa Tengah. Ia juga membantah ada pertemuan khusus usai Rakernas Projo beberapa bulan lalu yang isinya meminta Ganjar tak keluar kandang.
"Pertemuan itu tidak ada," ungkap Hasto, Kamis (22/7).
Hasto menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak melarang kampanye untuk para kadernya. Namun kampanye yang diperbolehkan adalah soft campaign.
"Kalau kampanye sudah ditegaskan Bu Mega kader itu soft campaign. Kalau soft campaign kita tidak larang," papar Hasto. "Tapi itu untuk kepentingan partai bukan pencitraan orang per orang. Ini soft campaign persoalan rakyat karena kita tidak ingin pemimpin PDIP mengawang."
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDIP memiliki mekanisme tersendiri terkait kunjungan dan penugasan kader ke luar wilayah pemilihannya. Pejabat PDIP yang hendak mengunjungi kader di wilayah lain harus membawa surat penugasan dari DPP, atau undangan dari daerah yang akan dikunjungi.
"Kader partai untuk bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan," tegasnya. "Karena ada aturan untuk adanya kerja sama pengurus partai baik kepala daerah provinsi ke kabupaten atau kota atau sebaliknya. Itu ada mekanisme partai dan harus dikomunikasikan."
Di sisi lain, Hasto mengakui bahwa pihaknya pernah menegur seorang kepala daerah kader PDIP yang kerap melakukan kunjungan ke Jakarta. Menurut Hasto, seorang kepala daerah harus fokus pada pembangunan daerahnya.
"Kami pernah kritik kepala daerah yang lebih sering ke Jakarta dengan memberi teguran tertulis," ungkapnya. "Karena tugas utama kepala daerah membangun kemajuan daerahnya."
(wk/Bert)
