Pemerintah diketahui akan menyusun RAPBN 2023. Dalam hal ini, Kemenkeu juga akan menyusun kembali strategi agar hal-hal yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu bisa tepat sasaran.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 26 Juli 2022 - 12:48 WIB
WowKeren - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini diketahui tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Dalam hal ini, pemerintah juga akan menata ulang belanja subsidi agar lebih tepat sasaran, yang didesain lebih efektif lagi, khususnya terkait belanja subsidi energi.
Rofyanto Kurniawan selaku Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menilai bahwa pemberian subsidi seperti Bahan Bakar Minyak alias BBM dan listrik tidak lah efisien. Ia menilai bahwa masih banyak masyarakat mampu yang turut merasakan subsidi tersebut.
"Subsidi hanya untuk rakyat miskin dan yang membutuhkan, rakyat mampu menengah ke atas harusnya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi," ujar Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023, Senin (25/7).
Maka dari itu, Rofyanto menuturkan bahwa pemerintah harus secara bertahap dan berangsur mengembalikan BBM dan listrik ke harga keekonomiannya. Dengan begitu, dinilai bisa membuat belanja negara lebih produktif lagi, dan subsidi bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan.
Rofyanto kemudian mengungkapkan di tahun 2022 ini, pemerintah telah mengeluarkan subsidi energi sebesar Rp520 triliun yang diperuntukkan mensubsidi BBM, listrik, dan gas LPG 3 kg. Selain itu, juga dipergunakan untuk PT Pertamina (persero) yang sudah menahan harga dalam dua tahun terakhir ini.
Di samping itu, Menkeu Sri Mulyani sebelumnya juga telah mengatakan bahwa subsidi tersebut justru tidak dirasakan oleh masyarakat rentan dan kurang mampu, tetapi malah dinikmati oleh masyarakat golongan kaya, sehingga penyaluran subsidi dinilai tidak tepat sasaran.
"Memang diberikan kepada barang melalui harga barang apakah itu listrik, BBM, apakah LPG, itu kemungkinan besar bahwa yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu memang terjadi," jelas Sri Mulyani.
Di samping itu, Sri Mulyani juga mengakui dengan memberikan subsidi pasti memiliki risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran. Sri Mulyani tak menampik bahwa ada banyak golongan kaya yang juga telah menikmati subsidi tersebut.
"Konsumsi listrik, BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu," ungkap Sri Mulyani.
(wk/tiar)
