Anies Singgung Pajak PBB Tinggi, Cara Sopan Pemerintah Kosongkan Jakarta dari Warga Tak Mampu?
Instagram/aniesbaswedan
Nasional

Anies Baswedan akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk rumah dengan Nilai Jual OBjek Pajak (NJOP) di bawar Rp 2 miliar. Anies pun turut menyinggung soal tingginya PBB.

WowKeren - Anies Baswedan menyampaikan pidato kebangsaan di momen peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Jakarta Melayu Festival (JMF), Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/8) kemarin. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga menyoroti harga tanah di Jakarta yang makin tinggi. Anies Baswedan pun menilai jika tingginya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk atau cara sopan untuk mengosongkan Jakarta dari penduduk tak mampu atau miskin.

Di mana menurut Anies hal itu kontradiksi atau dilema dengan poin kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pemerintah terus menggaungkan keadilan sosial namun di sisi lain PBB makin tinggi.

"Pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB," ucap Anies, melansir CNNIndonesia.com. "Pada saat yang sama itu adalah kalimat sopan dari mengatakan kami akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tak mampu bayar pajak."


Atas permasalahan itu, Anies berencana menggratiskan PBB rumah dengan Nilai Jual OBjek Pajak (NJOP) di bawar Rp 2 miliar. Kebijakan itu membuat 85 persen rumah dan bangunan di Jakarta tak wajib bayar PBB. Sementara sisa 15 persennya membayar dengan beberapa syarat.

"Tanah, ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk hidup. Bangunan minimum 36 meter persegi itu tidak perlu dipajaki, karena itu hak dasar untuk hidup," terang Anies Baswedan.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga berujar mengenai makna kemerdekaan di era modern seperti saat ini. Menurut Anies, memaknai kemerdekaan bukan hanya sekedar mengingat keberhasilan lepas dari penjajahan dan kolonialisme, tapi juga berupa sebuah komitmen untuk mencapai keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Dan menghadirkan rasa keadilan, bukan semata soal menegakkan hukum aturan, memberikan rasa keadilan adalah soal bagaimana kita dari mulai menyusun aturan di pemerintahan sampai pada eksekusi," pungkas Anies Baswedan.

(wk/amel)

You can share this post!

Artikel Terkait