Badan Intelijen Nasional dan pihak Istana merespons kabar hacker Bjorka yang berhasil meretas surat dan dokumen rahasia Presiden RI. Mereka menagaskan bahwa kebocoran data itu tidak terjadi.
- Amelia Nur Fatimah
- Sabtu, 10 September 2022 - 16:01 WIB
WowKeren - Seorang hacker User Breach Forums dengan identitas Bjorka terus menantang pemerintah Indonesia. Terbaru, Bjorka mengaku telah mengantongi data surat dan dokumen rahasia milik Presiden RI dan mengancam akan membocorkannya. Pemerintah pun buka suara mengenai pernyataan dan ancaman dari hacker Bjorka tersebut.
BIN (Badan Intelijen Negara) memberikan bantahan. Pihaknya menegaskan bahwa semua dokumen BIN utamanya yang ditujukan untuk Presiden RI berada dalam pengamanan berlapis. Selain itu, semua dokumen juga disebut menggunakan samaran sehingga tidak mungkin ditembus hacker atau pihak luar.
"Hoaks itu. Dokumen BIN aman terkendali," ujar Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto pada Sabtu (10/9),melansir CNNIndonesia.com. "Jadi dokumen BIN ke presiden tidak bocor."
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pihak Istana. Heru Budi Hartono selaku Kepala Setpres (Sekretariat Presiden) membantah kabar adanya data dokumen dan surat rahasia Presiden RI yang bocor diretas hacker.
"Tidak ada data isi surat apapun yang kena hack," ungkap Heru Budi Hartono melalui pesan singkat, Sabtu (10/9).
Selain itu, Heru menegaskan bahwa hacker tersebut untuk membobol data negara merupakan tindakan melanggar hukum. Karena pemerintah tentu juga akan mengambil tindakan hukum.
"Upaya mereka (meskipun tidak terjadi pembobolan) tetap melanggar hukum dan harus ditindak," pungkas Heru Budi Hartono.
Sebelumnya diketahui bahwa hacker Bjorka mengancam akan membocorkan data dokumen rahasia dari Presiden Indonesia. Hal itu terungkap dari postingan akun Twitter @darktracer_int yang membagikan pesan dari saluran Telegram Bjorkanism.
Berdasarkan informasi yang didapat dari akun Twitter tersebut, diketahui bahwa dokumen rahasi Presiden RI itu berukuran 189 MB. Akan tetapi bila di-compressed menjadi 40 MB yang berisikan 679.180 dokumen. Dokumen ini disebut berhasil dirampas pada September 2022.
"Berisi surat transaksi juga dokumen yang dikirim ke Presiden, termasuk kumpulan surat yang dikirim Badan Intelijen Negara (BIN) yang berlabel rahasia," bunyi keterangan tersebut.
(wk/amel)
