Rencana Konversi LPG ke Kompor Listrik, Persoalan Ini Juga Wajib Dipertimbangkan Pemerintah
Unsplash/Mufid Majnun
Nasional
Kompor Gas vs Kompor Listrik

Pemerintah juga berencana melakukan konversi kompor LPG ke listrik mulai tahun 2022 ini. Namun, sejumlah persoalan tampaknya juga harus diperhatikan pemerintah sebelum menjalankan kebijakan tersebut.

WowKeren - Tak hanya kendaraan, pemerintah Indonesia juga berencana melakukan peralihan atau konversi kompor LPG ke listrik. Bahkan pemerintah juga telah merencanakan pembagian paket kompor listrik gratis untuk 300 ribu rumah tangga.

Konversi ke kompor listrik ini disebut bisa menekan biasa impor LPG 3 kg di Indonesia. Bahkan, nilai penghematan impornya ditaksir bisa mencapai Rp 10,21 triliun per tahun. Hal itu juga penggunaan kompor listrik meningkat mencapai 15,3 juta rumah tangga.

"Kita bisa hemat biaya impor LPG dengan program konversi LPG mulai 2028 Rp10,2 triliun per tahun," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat raker dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.

Darmawan juga menyebut penghematan juga akan terjadi pada pengeluaran masyarakat. Pasalanya, biaya masak bisa turun hingga 10-15 persen ber bulan dengan kompor listrik, menurut perhitungan PLN.

"Dibandingkan Rp5.250 akan lebih murah Rp4.530 per kg per kwh (bayarnya). Ini masyarakat akan lebih hemat sekitar 10-15 persen daripada (menggunakan) LPG," ungkap Darmawan.

Namun tampaknya perhitungan itu tidak sejalan dengan penilaian Pengamat Energi, Mamit Setiawan. Menurutnya, kesimpulan pemerintah soal negara bakal diuntungkan dengan konvesi tersebut terlalu dini. Perhitungan keuntungan dari pihak PLN itu disebut tidak berdasarkan data lapangan.


"Kita harus lihat dulu bagaimana manfaat dari konversi ini. Apakah nanti setelah dihitung penggunaan kompor induksi ini memang akan jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan penggunaan LPG 3 kg atau sebaliknya," ujar Mamit setiawan, melansir CNNIndonesia.com.

Mamit mengimbau pemerintah tak terlalu cepat menyimpulkan soal keuntungan. Karena belum ada regulasi jelas untuk mengatur kebijakan kompor listrik. Karena itu, sejumlah faktor pun juga harus menjadi pertimbangan pemerintah.

"Yang paling utama dan paling penting bagi masyarakat adalah terkait dengan tarif, ketika mereka nanti dikonversikan menjadi kompor induksi, bagaimana dengan tarif listrik yang akan mereka bayarkan," jelasnya.

"Jika memang tarifnya tidak terlalu memberatkan masyarakat dan lebih meringankan masyarakat kenapa tidak kan? Tapi ini pasti jadi beban bagi negara, karena akan ada beban subsidi ataupun beban kompensasi jauh lebih tinggi ketika, misalnya, kompor induksi ini tarifnya masih disubsidi," jelasnya.

Selain itu, yang harus menjadi perhatian adalah persoalan pasokan listrik. Pemerintah harus bisa memastikan daerah yang disasar betul-betul memiliki pasokan listrik cukup dan terjamin.

"Jangan sampai listriknya mati. Bayangkan saja, mereka lagi masak, tiba-tiba listriknya mati. Sedangkan mereka tidak punya kompor LPG lagi. Masa mereka harus masak menggunakan kayu? Jadi benar-benar harus diperhatikan," pungkasnya.

(wk/amel)

You can share this post!

Related Posts