WowKeren - Pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah drastis dengan menerapkan sistem ganjil-genap untuk kendaraan operasional pemerintah sebagai respons terhadap krisis bahan bakar global. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 8 April 2026, setelah pemerintah meningkatkan tingkat kewaspadaan terhadap krisis energi dari Level 2 menjadi Level 3 pada 2 April 2026.

Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah, yang telah mempengaruhi pasokan minyak global. Dalam pernyataannya, kementerian mengatakan, "Sistem ganjil-genap bagi kendaraan pemerintah ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bersiap sebelum aturan benar-benar diimplementasikan."

Aturan ini mengharuskan kendaraan dinas dengan angka terakhir pelat ganjil hanya boleh beroperasi pada tanggal ganjil, dan sebaliknya untuk pelat genap. Namun, terdapat pengecualian untuk kendaraan listrik, kendaraan bertenaga hidrogen, serta kendaraan yang mengangkut penyandang disabilitas dan ibu hamil, yang tetap diperbolehkan beroperasi tanpa batasan tersebut.

Sementara itu, untuk sektor swasta, partisipasi dalam pembatasan ini bersifat sukarela. Meskipun demikian, akses kendaraan pribadi ke lahan parkir milik pemerintah daerah maupun instansi pusat akan dibatasi secara ketat. Sebagai contoh, kendaraan dengan pelat berakhir angka 1 atau 6 dilarang untuk parkir di area publik setiap hari Senin.

Kementerian Energi Korea Selatan memperkirakan bahwa penerapan aturan ini dapat memangkas konsumsi minyak tambahan sebesar 37,5 persen, yang setara dengan 17.000 hingga 87.000 barel per bulan. Ini merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Korea Selatan terkait pasokan energi.

Krisis energi yang melanda Korea Selatan saat ini diakibatkan oleh meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada akhir Februari 2026 telah memicu balasan dari Iran terhadap fasilitas militer AS di wilayah Timur Tengah. Akibat dari eskalasi ini, terjadi blokade de facto di Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi minyak dunia yang paling vital. Dampak dari situasi ini sangat terasa bagi Korea Selatan, mengingat sekitar 70 persen impor minyak mereka harus melewati jalur tersebut.