WowKeren - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya peningkatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Hal ini disampaikan dalam keterangan resminya pada Senin, 6 April 2026.

Isyana menyoroti bahwa masih ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengalokasikan anggaran untuk kelompok 3B tersebut. Dia menjelaskan bahwa intervensi gizi pada kelompok ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya berharap jumlah penerima MBG 3B bisa ditingkatkan. Pemberian MBG untuk 3B adalah langkah nyata pencegahan stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," ujar Isyana. Dengan strategi ini, diharapkan dapat mengurangi angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Lebih lanjut, Isyana mengusulkan agar frekuensi distribusi yang semula dilakukan setiap Senin dan Kamis, ditingkatkan menjadi setiap hari. Dia juga meminta agar menu yang diberikan fokus pada makanan basah yang sehat dan menghindari produk pangan ultra-proses, seperti makanan instan atau kering.

Sebagai informasi, Kementerian Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga)/BKKBN memiliki mandat untuk mendistribusikan MBG bagi kelompok 3B sesuai dengan Pasal 47 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan peraturan turunan untuk menyempurnakan pelaksanaan program di lapangan. "Pemberian MBG bagi 3B sangat penting untuk menentukan masa depan anak-anak kita dan masa depan Indonesia. Aturannya akan terus disempurnakan agar implementasinya lebih efektif," kata Zulkifli.

Berdasarkan data hingga 30 Maret 2026, Program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan total 61.680.043 penerima manfaat. Saat ini, tercatat sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi. Namun, pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Dalam laporan tersebut, Zulkifli mengungkapkan bahwa sebanyak 2.162 unit SPPG mengalami kendala operasional, dengan rincian 1.789 unit ditangguhkan, 368 unit dijatuhi Surat Peringatan Pertama (SP1), dan lima unit menerima SP2. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan standar pemenuhan gizi nasional tetap terjaga, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu dan anak di Indonesia.