WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan pangan dari desa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini bertujuan untuk mendorong perekonomian lokal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kunjungan kerjanya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 17 April 2026, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa tata kelola SPPG harus melibatkan pengadaan bahan dari desa, yang bisa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM," ungkapnya.

Zulhas menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan rantai ekonomi yang saling menguatkan. Menurutnya, program pemenuhan gizi tidak hanya seharusnya dilihat dari aspek kesehatan anak, tetapi juga sebagai penggerak usaha masyarakat desa menuju kedaulatan pangan. "Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat. Program makan bergizi bukan hanya sekadar memberikan makan, tapi membantu masa depan Indonesia yang hebat," tegasnya.

Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa integrasi antara SPPG dan pelaku usaha desa merupakan langkah strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan langsung pelaku usaha desa, rantai pasok pangan dapat menjadi lebih pendek dan efisien, sehingga margin keuntungan tetap berada di kalangan petani dan peternak lokal.

Menurut data dari Badan Gizi Nasional, progres pembangunan SPPG menunjukkan tren positif. Dari target 28.562 unit, saat ini sudah beroperasi sebanyak 23.597 unit, yang berarti mencapai sekitar 83 persen dari total target nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat.

Terkait aspek keamanan pangan, sebanyak 7.204 unit SPPG di seluruh Indonesia telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menariknya, Nusa Tenggara Barat mencatatkan rasio SLHS tertinggi dibandingkan jumlah unit yang beroperasi, dengan angka mencapai 65,64 persen.