WowKeren - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission pada Jumat, 26 Juni 2026. Peluncuran ini dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat. Jakarta Film Commission berfungsi sebagai layanan satu pintu yang bertujuan untuk mempermudah proses produksi film di ibu kota.

Dalam pernyataannya, Rano Karno menyatakan, "Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Juni 2026 Jakarta Film Commission secara resmi saya nyatakan diluncurkan." Ia menambahkan bahwa peluncuran ini merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung industri film di Jakarta.

Rano menjelaskan bahwa tahap awal dari Jakarta Film Commission akan fokus pada program "Filming in Jakarta" yang bertujuan untuk mempermudah proses syuting film. Ia juga menyebutkan bahwa Jakarta Film Commission tidak hanya akan berfungsi untuk memfasilitasi syuting, tetapi juga untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai rumah produksi dan sineas. "Misalnya ada kemungkinan Jakarta Film Commission kerja sama dengan Mas Reza (Rahadian). Mas Reza akan produksi, apakah bisa kerja sama sama kita? Bisa," ujarnya.

Jakarta Film Commission berada di bawah naungan Jakarta Experience Board (JXB), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Rano menambahkan, "Ini di bawah BUMD. Ini sebetulnya kan JXB. Jadi artinya JXB ini kan BUMD Jakarta. Jakarta Film Commission adanya di sini karena di JXB ada perfilmannya," jelasnya.

General Manager Jakarta Film Commission, Muhammad Rayhan Islamy, mengungkapkan bahwa pihaknya akan meluncurkan lima program utama untuk mendukung industri perfilman. Program pertama adalah one stop film service melalui Filming in Jakarta, yang dirancang untuk mengatasi keluhan para pembuat film terkait kesulitan syuting di Jakarta. Rayhan menyatakan, "Kami mendengar keluhan dan juga masukan dari para pembuat film bahwa untuk syuting di Jakarta masih banyak kesulitan. Oleh karena itu, kami mencoba membuat program tersebut."

Program kedua adalah dukungan produksi dan insentif bagi rumah produksi yang melakukan syuting di Jakarta. Rayhan menjelaskan bahwa Jakarta Film Commission akan memberikan dukungan produksi hingga 50 persen dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) produksi film. "Tentunya dengan aturan-aturan yang harus kita sepakati," tambahnya.

Jakarta Film Commission juga akan memanfaatkan berbagai aset milik Pemprov DKI Jakarta, seperti MRT Jakarta, Transjakarta, taman kota, hingga media luar ruang sebagai sarana promosi film. Rayhan mengatakan, "Jakarta Film Commission bisa melakukan branding dan promosi melalui aset-aset tersebut."

Program ketiga adalah pengembangan talenta dan ekosistem industri film. Rayhan menyatakan, "Kami mengajak semua unsur yang ada di Jakarta untuk terlibat. UMKM, kru yang terlibat, extras, dan lain-lain. Kita akan memberikan pelatihan."

Program keempat berfokus pada pembangunan budaya perfilman di Jakarta melalui berbagai aktivasi di ruang publik. Sementara itu, program kelima adalah promosi dan diplomasi budaya, termasuk promosi di luar negeri. Dengan peluncuran Jakarta Film Commission, diharapkan industri film di Jakarta dapat berkembang lebih pesat dan lebih terstruktur.