WowKeren - Keputusan Twitter untuk membuka kesempatan bagi negara-negara yang ingin menyensor Tweet rupanya juga dikhawatirkan pengguna di Indonesia. Menanggapi hal itu, Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, mengatakan pemerintah tidak akan melakukan penyensoran tanpa ada landasan hukum yang jelas.

"Saya baru mendalami kasus itu, tentu kita amati," ungkap Tifatul saat ditemui di Jakarta, Senin (30/1/2012). "Tapi di Indonesia belum ada sampai sekarang."

Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, juga membenarkan hal itu. Ia menyatakan pemerintah menjamin konten Twitter di Indonesia tidak akan disensor. Hal itu tidak ada dalam agenda pemerintah Indonesia saat ini.

"Namun bagi kita (pemerintah) tidak ada rencana sensor. Jadi pengguna tidak perlu khawatir," tutur Gatot. "Tidak ada rencana pemerintah untuk silent operation, pasti jika ada rencana tertentu sebelumnya kita kaji dulu ke publik."

Menurut Gatot, Indonesia sudah memiliki UU ITE, terutama pada pasal 27 dan 28, untuk landasan hukum sensor di internet. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan penyensoran terhadap konten Twitter.