WowKeren - Sabtu, 7 Februari, sejumlah sineas film, aktris dan aktor film berkumpul di gedung Kementrian Pariwisata, Jakarta untuk mengadakan pernyataan sikap menuntut pertanggungjawaban pemerintah berkenaan dengan perjalanan delegasi Indonesia ke Berlin, Jerman.

Mereka menilai adanya manipulasi dan pemborosan dana, serta berpeluang sangat besar dalam penyalahgunaan uang rakyat. Dalam demo itu terlihat Lukman Sardi, Joko Anwar, Atiqah Hasiholan, Rio Dewanto, Ayushita, Nia Dinata dan masih banyak lainnya yang mengikuti kegiatan itu.

Sebelumnya, 3 Februari lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan terungkapnya di sosial media surat permohonan izin keluar negeri bernomor KP.1011/2/24/SEKJEN/KEM-PAR/2015 yang dilayangkan Kementerian Pariwisata lewat Direktur Pengembangan Industri Perfilman.

Pada surat itu, Kementerian Pariwisata mengajukan nama-nama yang akan diberangkatkan ke Festival Film Berlin yang digelar pada tanggal 5-15 Februari 2015 untuk ikut ambil bagian dalam mempromosikan film Indonesia di European Film Market yang merupakan bagian dari Festival Film Berlin.

Nama-nama yang diutus untuk mewakili insan perfilman Indonesia sangat diragukan kapabilitas dan kredibilitasnya serta tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk diberangkatkan oleh pemerintah. Bahkan sebagian besar tidak dikenal oleh para pelaku industri perfilman di Indonesia.

Pada saat yang bersamaan, beberapa pembuat film dan aktor Indonesia yang lolos seleksi untuk menayangkan film mereka di Festival Film Berlin dan mengikuti kegiatan pelatihan Berlinale Talent Campus tidak mendapatkan dukungan dana keberangkatan dari pemerintah sekalipun mereka telah mengajukan permohonan bantuan. Padahal jelas-jelas mereka adalah orang-orang berprestasi yang membawa nama baik negara di kancah perfilman internasional.

"Kami di sini ingin menyuarakan teman-teman yang masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Kalau begini terus industri Indonesia khususnya perfilman tidak akan maju. Malah akan terus direcokin sama oknum yang menguntungkan diri sendiri," jelas Lukman Sardi.

Senada dengan Lukman, Nia Dinata menjelaskan, "Zaman sudah digital seperti sekarang ini dan kemarin barang bukti tersebut bocor. Dimana mereka hanya memanfaatkan kinerja kita untuk hal yang pribadi," lanjut Nia.

"Kami juga menuntut pihak berwenang untuk mengusut kemungkinan penyalahgunaan uang negara untuk kegiatan-kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, dan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perfilman Indonesia termasuk penyelenggaraan Festival Film Indonesia," lanjutnya.

Mereka pun mendesak agar uang rakyat yang dikelola pemerintah untuk membangun perfilman Indonesia ditata secara profesional, bersih dari segala kepentingan pribadi, dan transparan.