WowKeren - Keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang resmi menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2017 mendatang sempat dikritik anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana. Menurut Dadang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sebenarnya belum melakukan pembicaraan hal tersebut secara intensif kepada Komisi X dan keputusan itu dirasanya dibuat dengan tergesa-gesa.

Muhadjir sendiri memiliki anggapan yang berbeda. Menurutnya, UN selalu menjadi momok yang membuat siswa stres. Dengan menghapus UN, maka Indonesia bisa menghindari "Stres Nasional". "Biar nggak ada stres tahunan, seperti sekarang kan," kata Muhadjir dilansir Detik, 25 November.

Muhadjir mengatakan keputusan menghapus UN tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres). Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

"Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi," pungkasnya.