WowKeren - Polemik antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah RI makin memanas. Seperti diketahui, pemerintah RI telah mengajukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai ganti dari Kontrak Karya (KK).

Namun, pihak Freeport tampaknya keberatan dengan hal tersebut dan menginginkan tetap pada KK. Mereka bahkan memberikan waktu selama 120 hari pada pemerintah Indonesia untuk mematuhi KK atau akan digugat di pengadilan internasional.

Menanggapi kisruh tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia mengatakan jika kegiatan ekspor Freeport penting bagi penerimaan negara dan juga perekonomian di Papua.

Meski begitu, hal tersebut tentunya juga membawa dampak besar pada Freeport sendiri. Seperti diketahui, kegiatan operasional Freeport telah terhenti sejak beberapa waktu lalu, usai polemik ini mencuat.

"Kalau dia berhenti dia juga akan jatuh sahamnya. Jadi dalam hal ini tidak ada yang disebut menang atau kalah. Karena kegiatan Freeport penting bagi Indonesia, bagi Papua dan juga bagi Freeport," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan jika pemerintah sebenarnya telah memberikan waktu enam bulan untuk transisi perizinan Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selama waktu itu, Indonesia akan tetap menjaga konsistensi dalam Peraturan Pemerintah yang telah diundangkan.

"Jadi tentu saja kami harapkan di dalam proses transisi sudah kita sepakati, bisa dibuat suatu proposal yang saling rasional untuk melihat dan pemerintah akan transparan kepada masyarakat, kepada publik," imbuhnya.

Sementara itu, banyak pihak yang mendukung langkah Indonesia tersebut. Bahkan dalam Menteri ESDM baru-baru ini mengatakan jika mereka siap seandainya Freeport maju ke arbitrase internasional.