WowKeren - Rabu (22/2), Presiden Joko Widodo menghadiri acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura periode 2016-2020 di Bogor, Jawa barat. Dalam kesempatan itu, sang presiden berkesempatan untuk berbicara mengenai berbagai isu di Indonesia, salah satunya tentang persatuan bangsa dan keragaman di Tanah Air.

"Ada pertanyaan kepada saya, dalam 4-5 bulan akhir ini, banyak kita disuguhkan persoalan bangsa yang banyak jadi tanda tanya. Apakah bangsa kita masih bersatu? Saya jawab, bangsa kita masih bersatu," ujar Jokowi. "Semua rakyat tahu betul, betapa kita masih beraneka ragam, sangat majemuk. Keanekaragaman yang melekat Indonesia jadi jati diri, identitas sekaligus entitas suatu bangsa. Sebab itu, harus dijaga terus apa yang jadi anugerah kepada kita."

Meski begitu, Jokowi menilai jika demokrasi Indonesia saat ini sudah keluar dari yang semestinya. Hal tersebut terlihat dari berbagai hal, salah satunya adalah politisasi isu SARA yang terjadi belakangan ini.

"Apakah demokrasi kita sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab, iya, demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," imbuhnya. "Penyimpangan praktik demokrasi ini mengambil bentuk nyata seperti akhir-akhir ini adanya politisasi SARA."

Untuk itu, Jokowi mengimbau agar masyarakat bisa menghindari hal tersebut. "Harus kita ingatkan, kita hindari. Adanya kebencian, fitnah, saling maki dan menghujat. Ini kalau diteruskan bisa menjurus kepada pecah belah bangsa kita. Kalau dilalui dengan baik, akan jadi dewasa, matang, dan tahan uji. Bukan justru melemahkan. Namun begitu, tenaga, pikiran kita habis seperti ini, dan jika tidak dihentikan, kita lupa pada utama tugas kita untuk menyejahterakan rakyat," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jika salah satu cara untuk menghadapi demokrasi yang melewati batas ini adalah dengan penegakkan hukum di Indonesia. Ia juga mengharapkan agar aparat bisa lebih tegas.

"Kuncinya dalam demokrasi yang kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa terus-menerus berurusan dalam hal seperti ini dalam 4-5 bulan sehingga lupa persoalan ekonomi kita," pungkas Jokowi.