WowKeren - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sempat berbicara mengenai demokrasi di Indonesia yang menurutnya sudah kebablasan. Salah satu tandanya adalah maraknya politisasi SARA.

"Apakah demokrasi kita sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab, iya, demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," ujar Jokowi. "Penyimpangan praktik demokrasi ini mengambil bentuk nyata seperti akhir-akhir ini adanya politisasi SARA."

Pernyataan Jokowi tersebut rupanya menjadi perhatian Fahri Hamzah. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu mengatakan jika presiden seharusnya tidak menyalahkan demokrasi Indonesia.

"Demokrasi itu jangan disalahkan. Demokrasi itu kita dapat berdarah-darah, terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu. Yang disalahkan itu hukum, dan yang menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah," ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, Jokowi seharusnya menginstropeksi dirinya sendiri sebelum mengeluh. Pasalnya, ia adalah pemimpin pemerintahan yang seharusnya memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.

"Itu soal dirinya sendiri bukan soal rakyat. Jangan salahkan manusia, salahkan pengaturnya, negaranya," imbuhnya. "Tegakkan hukum yang adil. Kan kita lihat hukum ini main-main, begitu menyangkut orang-orang tertentu enggak jadi, begitu menyangkut orang tertentu cepat. Termasuk kriminalisasi ulama."

Lebih lanjut, Fahri juga mengatakan jika hukum harus ditegakkan demi ketenangan masyarakat secara umum. "Tapi kalau hukum ditegakkan, hukum diadilkan, keadilan ada di mana-mana, maka manusia akan menemukan ketenangan, harmoni akan tercipta dan tidak ada yang merasa dizalimi." pungkasnya.