WowKeren - Permasalahan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah RI belum menemukan titik terang. Seperti diketahui, polemik ini muncul saat pemerintah RI meminta Freeport sebagai perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017).

Namun, hal tersebut rupanya ditolak oleh PT Freeport Indonesia. Bahkan President and CEO Freeport-McMoran Inc Richard Adkerson dengan tegas mengatakan jika pihaknya akan membawa kasus ini ke arbitrase internasional jika pemerintah RI tak bersedia memenuhi KK dalam waktu yang ditentukan.

Meski begitu, pemerintah RI tampaknya tidak gentar. Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu mengatakan jika Indonesia memiliki peluang menang.

"Kalau kita hitung mestinya kita menang dong, wong kita di UU Indonesia tahun 2009 harusnya dia membangun smelter tapi dia tidak buat smelter, harusnya divestasi 51 persen dia tidak divestasi waktu itu, jadi apalagi," ujar Luhut.

Pernyataan senada juga diungkap oleh Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara. Menurutnya masalah smelter tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenangkan gugatan.

Apalagi hal tersebut sudah tercantum dalam peraturan. Indonesia memiliki Undang-undang (UU) Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 terkait larangan ekspor konsentrat tanpa pemurnian melalui smelter dalam negeri.

"Ada kewajiban untuk membangun smelter. Tapi itu kan tidak diselesaikan oleh Freeport," ujar Marwan dilansir dari Okezone. "Jadi bukannya kita tidak bisa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa menunjukkan kedaulatan Indonesia."

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri baru-baru ini telah buka suara menanggapi polemik yang ada. Ia mengaku siap mengambil sikap jika Freeport tidak bisa diajak berunding.