WowKeren - Penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Bahkan sejak kasus ini mencuat, ormas Islam beberapa kali menggelar demo untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta itu agar ditahan.

Baru-baru ini, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyatakan rencananya untuk menggelar aksi lagi. Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam DKI Jakarta, Novel Bamukmin mengatakan jika pihaknya berencana akan melakukan long march tiap Jumat sampai vonis Ahok dibacakan pada 9 Mei 2017. Aksi dimulai hari ini, Jumat (28/4).

Gerakan yang bertajuk "Aksi Simpatik Menjaga Independensi Hakim" itu bertujuan untuk memberikan dukungan moril agar hakim tidak ragu menjatuhkan hukuman maksimal untuk Ahok. Aksi akan diisi sholat bersama di Masjid Istiqlal dan long march ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Iya, setiap Jumat sebelum vonis hakim dibacakan kami akan terus berunjuk rasa," ujar Novel. "Mereka harus berani memvonis terdakwa penodaan agama yang adalah Gubernur DKI Jakarta itu dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara."

Aksi GNPF MUI tersebut rupanya menuai reaksi beragam dari masyarakat, terutama di media sosial. Meski banyak yang mendukung, tidak sedikit yang mengaku sudah bosan. Bahkan ada yang menyindir aksi ini hanya untuk mengintimidasi hakim dan juga mereka yang tidak menggelar aksi untuk mendemo koruptor.

"GNPFMUI, Intimidasi Hakim 5 hari," tulis netter. "Mas klo kalau korupsi dana Al Qur'an kan org seiman jd gak boleh didemo," imbuh lainnya.

Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan sebelumnya juga sudah meminta agar tidak ada aksi lagi. Menurutnya kegiatan itu banyak menguras energi. Apalagi kasus Ahok sendiri juga sudah diproses secara hukum.

"Aksi apa lagi? Sudah cukuplah, mau aksi apa lagi? Kan sudah juga itu, kan sudah ditangani, itu bukan ranah saya. Namun saya sampaikan, nggak usah lagi, sudah cukup. Masyarakat kita sudah cukup capek melihat aksi tersebut, jadi sudah cukuplah," ujar Iriawan. "Yang jelas, kalau mereka turun, kita tidak mengizinkan. Untuk apa lagi, kan Saudara Ahok sudah ditangani secara hukum, kita percayakan kepada pengadilan. Jadi untuk apa lagi?"