WowKeren - Perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Minggu (25/6). Usai pertemuan itu, pimpinan GNPF MUI, Bachtiar Nasir mengatakan jika ia mengerti jika pemerintah sebenarnya tidak berusaha mendiskrimasi umat Islam atau ulama.

"Kami sangat memahami bahwa pihak rezim itu tidak merasa melakukan diskriminasi muslim dan nonmuslim. Itu kenyataannya di perasaan sana. Di Presiden dan tentu rezim, kami menyadari bahwa Bapak Presiden dan rezim tidak merasa ada kriminalisasi ulama," ujarnya.

Bachtiar menuturkan jika ia telah menyampaikan mengenai hal tersebut dan berharap dapat dimengerti. "Tidak merasa adanya upaya-upaya menyematkan Islam dengan berbagai sematan intoleransi, anti-Pancasila, anti kebinekaan. Kami datang untuk menyampaikan bahwa itu ada. Disampaikan dan mudah-mudahan Presiden mendengar itu," jelasnya.

Meski membuat pernyataan semacam itu, Bachtiar mengaku tak ingin disebut memuji pemerintahan. Menurutnya ia hanya bersikap objektif sesuai apa yang ada.

"Di konten itu jadi nih lepas dari puja-puji yang kesannya Bachtiar Nasir memuji-muji. Kita objektif. Masa iya sih Presiden salah semua. Masih ada benarnya juga dong. Gitu kalau kita mau objektif," jelasnya. "Setelah kami sampaikan bahwa faktanya yang kami rasakan di masyarakat ini terasa. Terutama adanya sematan terhadap umat Islam yang anti-Pancasila, yang intoleran, yang radikal, anti-NKRI. Kok jadi begini? Kami yang tersudutkan."

Seperti diketahui, GNPF MUI merupakan organisasi yang dikenal kerap kali melayangkan kritik atas pemerintah. Mereka beberapa kali menggelar demo baik terkait kasus penistaan agama hingga kriminalisasi ulama.