WowKeren - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hal Angket KPK menuai kontroversi dari sejumlah kalangan. Selah satunya seperti civitas akademika UGM yang menilai Pansus tersebut hanya akan melemahkan KPK dan mendorong Presiden Joko Widodo untuk bertindak.

Menanggapi beragam kontroversi tersebut, pihak Istana akhirnya buka suara. Juru bicara kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan meski presiden tidak bisa mengintervensi, ia menjamin akan melindungi KPK dari ancaman pelemahan atau pembubaran.

"Kalau rekomendasinya melemahkan atau membubarkan KPK, pasti Presiden Joko Widodo tidak akan mau. Itu sudah bisa dipastikan. Sikap Presiden tegas di situ, ingin memperkuat. Konkret," jelas Johan Budi. "Bagaimana citra Presiden Joko Widodo nantinya, itu publik yang menilai. Tapi publik harus diberi tahu bahwa posisi Presiden tidak bisa masuk ke DPR."

Lebih lanjut, Johan Budi menegaskan jika Hak Angket KPK memang merupakan hak DPR. "Angket KPK ini wilayahnya DPR. Sekali lagi, ini wilayahnya DPR" imbuhnya.

Sementara itu, Pansus Hak Angket sendiri telah memulai bekerja sejak beberapa waktu lalu. Mereka bahkan sempat menemui sejumlah terpidana korupsi untuk dimintai keterangan.