Pernah Digeledah KPK Sampai Buang Duit ke WC, Tin Zuraida Kini Jadi Staf Ahli Menteri
Nasional

Berbagai pihak menyayangkan pengangkatan Tin Zuraida menjadi staf ahli menteri lantaran sempat terlibat masalah di lingkungan Mahkamah Agung.

WowKeren - Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida, diangkat sebagai tim staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Nama Tin muncul di laman resmi KemenPAN-RB dan telah dilantik sebagai PNS staf ahli bidang politik dan hukum pada 29 November lalu.

Pengangkatan Tin sebagai staf ahli menteri memicu polemik. Pasalnya, Tin bersama suami sempat diperiksa oleh KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) Panitera PN Jakpus Edy Nasution setahun lalu. Dalam kasus dugaan suap Edy Nasution, Tin dan Nurhadi ditetapkan sebagai saksi.

Berbagai pihak menyayangkan pengangkatan Tin sebagai staf ahli menteri lantaran wanita itu sempat terlibat kasus dugaan suap meskipun berstatus saksi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan seharusnya kementerian harus menjaga citra dengan memerhatikan rekam jejak calon pegawainya.

"Saran saya untuk menjaga citra menteri, baiknya menteri tidak angkat orang yang track record-nya kurang baik," ucap Direktur FITRA Apung Widadi dilansir detikcom, Senin (11/12). "Intinya, Menteri PAN-RB harus mendengar dan menjadikan masukan masyarakat ini menjadi keputusan. Jangan asal angkat staf ahli."

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) turut menyesalkan lolosnya Tin menjadi staf ahli. MAKI akan mengajukan langkah terkait hal tersebut dengan mengirim somasi kepada Presiden Joko Widodo. Jika tidak dipenuhi, maka MAKI akan menggugat Jokowi dan MenPAN-RB.

"MAKI mengirim somasi kepada Presiden dan MenPAN-RB untuk membatalkan pengangkatan Tin Zuraida," kata Ketua MAKI Boyamin Saiman. "Jika tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 hari (membatalkan pengangkatan Tin), maka MAKI akan menggugat Presiden dan MenPAN-RB ke PTUN."

Menanggapi ramainya pemberitaan itu, KemenPAN-RB memberikan klarifikasi. Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman, Tin diangkat menjadi staf ahli melalui proses seleksi terbuka tahun lalu.

"Kementerian PAN-RB mengadakan seleksi terbuka tahun lalu untuk mengisi 3 jabatan staf ahli," ujar Herman. "Salah satunya adalah staf ahli bidang politik dan hukum. TZ (Tin Zuraida) masuk 3 besar untuk jabatan staf ahli bidang politik dan hukum."

Tiga besar itu kemudian diumumkan secara terbuka melalui laman resmi KemenPAN-RB. Salah satu butir pengumuman menyebutkan permintaan masukan dari publik yang mengetahui rekam jejak calon kepada Panitia Seleksi (pansel). Namun, masukan dari publik tidak ada yang disampaikan kepada pansel.

Terpilihnya Tin sebagai staf ahli bidang politik dan hukum dikarenakan latar pendidikan (doktor hukum) dan pengalaman kerja yang sempat menjabat eselon II di lingkungan MA. Sebelumnya, pengangkatan dan pelantikan Tin sempat ditunda lantaran pemberitaan media terkait statusnya sebagai saksi dalam permasalahan di MA. KemenPAN-RAB kemudian menunggu perkembangan fakta dan hukum selanjutnya atas kasus tersebut.

"Setelah hampir setahun tidak ada perkembangan fakta hukum tentang yang bersangkutan, akhirnya yang bersangkutan ditetapkan dan dilantik," jelas Herman. "Apabila dalam perkembangannya nanti terdapat fakta hukum yang mengarah pada masalah integritas yang bersangkutan, hal itu akan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan status yang bersangkutan."

Seperti diketahui, KPK sempat melakukan penggeledahan rumah Tin dan Nurhadi di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan guna melakukan pemeriksaan terkait kasus Edy pada April 2016. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan sobekan kertas berkas perkara serta uang sejumlah Rp 1,7 miliar di WC dalam rumah. Tin disebut sebagai orang yang menyobek kertas serta membuang uang ke toilet yang terdiri dari berbagai mata uang asing tersebut.

Loading...

You can share this post!

Related Posts