MK Putuskan Capres Tidak Bisa Hanya Diusung Satu Parpol di Pilpres 2019
Nasional

Digelar tahun 2019, isu-isu pemilihan presiden sudah mulai dibahas, termasuk putusan terbaru dari MK mengenai jumlah parpol pendukung.

WowKeren - Setelah pilkada berlangsung, masyarakat Indonesia akan bersiap menyambut pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2019 mendatang. Beberapa peraturan pilpres mulai banyak dibahas dan ditetapkan. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan baru soal "Presidential Threshold".

Keputusan MK mengenai "Presidential Threshold" menyatakan bahwa tidak ada parpol yang bisa sendirian mengusung pasangan calon. Kepastian ini didapat setelah MK menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presiential threshold tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Hal tersebut berarti bahwa untuk mengusung capres dan cawapres parpol harus mengantongi sejumlah suara. Dibutuhkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung calon dari parpol. Peraturan ini didasarkan pada pemilu tahun 2014 silam.

Partai pendukung pemerintah, seperti Partai PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan PAN mengantongi 68,9 persen suara. Sementara partai oposisi pemerintah, yakni Partai Gerindra dan PKS, berhasil mengantongi 20,1 persen suara. Jika koalisi tidak berubah, kemungkinan hanya akan ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada pilpres tahun 2019.

Saat ini diketahui bahwa Partai Demokrat masih menjadi partai penyeimbang. Sementara itu, Partai PAN secara de facto masih berada di koalisi pemerintah. Namun, sejumlah kebijakan yang diambil Fraksi PAN di DPR belakangan justru menunjukkan sikap yang bersebrangan.

Sebelumnya diberitakan bahwa Partai Idaman mengajukan permohonan uji materi kepada MK terkait peraturan "Presidential Threshold". Mereka menilai pasal tersebut sudah kedaluwarsa dan diskriminatif karena menghalangi partai baru untuk mengajukan capres. Namun, MK telah menolak uji materi yang diajukan oleh Partai Idaman tersebut.

Loading...

You can share this post!

Related Posts