WowKeren - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membuka Asian Para Games 2018, pada Sabtu (6/10) lalu di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam ajang perlombaan itu, terdapat 3,000 atlet ikut dari 43 negara.

Tidak hanya acara pembukaan saja yang menarik perhatian, salah satu atlet dari cabang olahraga Judo belum lama ini juga menjadi sorotan publik. Adalah atlet perempuan Miftahul Jannah yang didiskualifikasi dari pertandingan kategori low vision.

Miftahul didiskualifikasi karena menolak melepas hijab yang ia kenakan saat masuk matras. Mempertahankan prinsip, Miftahul akhirnya gagal melawan judoka Mongolia, Oyun Gantulga.

Kekecewaan tidak dapat ditolak oleh Miftahul. Pasalnya, ia sudah berlatih sejak 10 bulan yang lalu. Wakil Ketua KONI Aceh Barat Daya (Abdya) turut mengungkapkan kekecewaannya pada tim ofisial Indonesia karena terlambat memberi tahu peraturan baru tersebut.

"Miftah bilang dia sudah berjanji kepada Allah untuk tidak membuka hijabnya. Dia lebih baik mengundurkan diri daripada harus buka hijab," ujar Alamsyah. "Hasil technical meeting yang diikuti oleh tim ofisial Indonesia baru diberi tahu pada sore kemarin. Namun yang disesali kenapa seorang pelatih dan ofisial tidak memberitahukan lebih awal."

Sementara itu, rasa prihatin juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Ketua Umum MUI, pihak penyelenggara seharusnya memberikan hak asasi manusia (HAM) terhadap para atlet.

"Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi," ungkap Zainut, dilansir Poskotanews pada Selasa (9/10). "Karena pertimbangan untuk menghormati hak asasi manusia terhadap pejudo yang melaksanakan keyakinan agamanya."

Pelarangan itu bagi Zainut seperti pelanggaran HAM yang bersifat diskriminatif. Ia harap, para penanggung jawab Asian Para Games 2018 dapat merevisi aturan tersebut.

"Waktu di gelaran Asian Games saja ada beberapa atlet yang waktu tanding menggunakan hijab tidak masalah seperti atlet karateka, panjat tebing dan panah," lanjut Zainut. "Jadi agak aneh jika pada Asian Para Games hal tersebut dilarang."

Lebih lanjut, Zainut juga meminta pihak yang bersangkutan memberikan penjelasan secara detail pada publik mengenai larangan itu. Hal ini guna mencegah kesalah pahaman pada masyarakat.